Jaman Sudah Digital, Uji KIR Masih Manual

oleh -
Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan saat meninjau tempat uji KIR bersama Kepala UPTD KIR dan Dinas Perhubungan

Sumedang – Nasib tempat uji KIR di Sumedang di tahun 2020 terancam. Itu menyusul adanya kebijakan dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berencana menerapkan sistem digital pada salah satu item buku uji KIR, menjadi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub Kabupaten Sumedang, Sule Sulaeman membenarkan akan hal itu.

Menurutnya diakui atau tidak, perkembangan teknologi pada item buku uji KIR menjadi ‘BLUE’ pada 2020 mendatang itu, telah kendala tersendiri bagi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang. Pasalnya hingga saat ini semua alat uji masih bersifat manual.

Karena seperti diketahui, bukti lulus uji KIR tidak lagi berbentuk buku. Melainkan dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan, dan satu Smart Card dengan teknologi NFC.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2019 ini, sehingga semua UPT Pengujian kendaraan bermotor harus menerapkan BLUe. Sedangkan disini masih manual, jadi nanti di tahun 2020, kita belum bisa menerapkan sistem BLUe tersebut. Dampaknya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terancam tidak bisa melakukan Uji KIR,” kata Sule kepada wartawan baru-baru ini.

Adapun untuk menghindari hal tersebut, lanjut Sule, pihaknya harus membuat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Kepala Daerah (Bupati) ataupun Kepala Dinas Perhubungan ke Direktorat jenderal perhubungan darat. Atau dalam arti kesanggupan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran untuk menuju BLUe.

“Jadi untuk menerapkan sistem BLUe ini, harus ada pengadaan beberapa alat yang berbasis teknologi. Memang untuk pengadaan tersebut sebelumnya sudah kita ajukan di APBD, akan tapi tidak terakomodir atau selalu dicoret. Kita juga sudah ajukan di APBD Murni tahun 2020 nanti, mudah mudahan tidak dicoret lagi, sehingga tidak berdampak ke PAD (Penghasilan asli daerah) dari uji KIR,” terang Sule.

Kata Sule, meski UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumedang sendiri sudah terakreditasi B. Bahkan berada di urutan ke 39 dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia. Akan tetapi belum terintegrasi dengan BLUe.

“Di Jawa Barat sendiri baru 4 Kabupaten/kota yang sudah terintegrasi dengan BLUe, yaitu Dishub Kabupaten Bogor, Garut, Majalengka dan Kota Tasikmalaya. Sementara kita disini masih kalah dengan dengan Dishub kabupaten tetangga yaitu Majalengka,” ujarnya.

Kendati demikian Sule menambahkan, jika saja tahun depan masih belum terintegrasi dengan BLUe. Maka uji KIR dilarang untuk melakukan kegiatan KIR. Bahkan yang lebih mengerikan, para wajib KIR akan beralih ke Kabupaten terdekat, dan berdampak langsung terhadap PAD kabupaten sumedang.

“Ya mudah mudahan, pemerintah kabupaten sumedang dapat merespon ini. Sehingga tidak berdampak pada PAD,” tandasnya. (jim)

oleh