RinSo Dorong Desa yang Naik Status Agar Diganjar Reward Khusus

oleh -
RAKERJA: Jajaran Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Kepala DPMD Kabupaten Kuningan berpose di depan Kantor DPMD Kabupaten Kuningan usai melaksanakan rapat kerja komisi 1, Selasa (28/1/2020)

ANGGOTA Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin siap memperjuangkan agar desa-desa yang meningkat statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju untuk mendapatkan reward dari pemerintah. Untuk selanjutnya inisiatif dewan itu akan disampaikan sebagai masukan dan beberapa usulan tersebut dalam nota komisi 1 dalam rapat anggaran nanti.

“Kami dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat siap memperjuangkan agar desa-desa yang naik atau meningkat statusnya agar bisa mendapatkan reward. Karena desa yang statusnya meningkat akan mengalami penurunan alokasi dana desa, sehingga perlu kami support dengan diberikannya reward,” tandas RinSo, sapaan karibnya saat menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Jabar bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, Senin (27/1/2020) dan Selasa (28/1/2020) di Kabupaten Kuningan.

Dalam rapat kerja selama dua hari itu juga selain diisi silaturahmi dengan warga juga dimanfaatkan anggota legislatif asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini untuk menyampaikan aspirasi desa-desa yang sempat hadir dalam reses baru-baru ini.

“Silaturrahim dan juga sekaligus menampung usulan daerah, khususnya dari DPMD sebagai leading sektor komisi 1 di pemerintahan desa,” ujar aleg dapil XI (Sumedang Majalengka Subang) ini.
Beberapa hal penting lainnya yang menjadi pembahasan krusial seperti pembinaan pengelolaan keuangan desa.

“Hal ini menjadi hal yang sangat penting agar desa tidak kebingungaan dalam penggunaan anggaran-anggaran desa,” tukas RinSo.

Begitu juga dalam pengembangan potensi desa yang memiliki desa wisata agar beberapa anggaran untuk pengembangan desa waisata yang ada di provinsi dapat diserap. “Diantaranya dana pengembangan obyek wisata, infrastruktur jalan menuju desa wisata, homestay dll,” sebutnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini juga menyoroti Bumdes yang masih merayap perjalanannya di setiap desa. “Menurut kami Bumdes ini perlu pendampingan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga menguntungkan masyarakat desa,” sarannya.

Sementara itu mengevaluasi pemberian faslitas telepon selular pintar bagi para Ketua RW, menurut hemat politisi muda ini masih banyak ketua RW yang belum bisa mengoptimalkan ponsel pintar yang diberikan gratis oleh Pemprov Jabar.

“Tentunya hal ini harus kita evaluasi bersama, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum lagi terkait respon Pemprov Jabar yang masih dianggap lamban menjawab setiap permasalahan di lingkungan. Sepertinya perlu ada pendamping khusus dari desa untuk beberapa bulan kedepan,” pungkas RinSo.(*/rik)