Fraksi PKS DPRD Jabar Soroti Karut Marut Bansos Provinsi

oleh -
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin

RADARSUMEDANG.ID-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS H.Ridwan Solichin mendesak pemerintah Jawa Barat memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan karena karut marutnya pembagian bansos tahap awal kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat yang juga anggota Komisi 1 ini menilai banyak laporan bahwa distribusi bansos tidak merata.

“Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah provinsi Jabar Khususnya Dinas Sosial dan dinas terkait segera memperbaiki penyaluran bansos. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” kata pria yang akrab disapa RinSo dalam rilisnya kepada Radar Sumedang melalui pesan instan, Minggu (2/5/2020).

Menurut RinSo, semestinya karut marut mengenai data masyarakat rentan tidak perlu terjadi jika data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar hingga ke tingkat lingkungan terkecil seperti RW dan RT sinkron.

“Data tersebut seharusnya diperbarui secara rutin, entah itu data PKH atau apapun, seharusnya memang data ini diupdate dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” tandas RinSo.

RinSo mengatakan Pemprov Jabar memerlukan parameter yang baku dan itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak muncul persoalan di lapangan, terutama di tingkat grass rood.

RinSo berharap pemerintah provinsi segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten untuk mengatasi persoalan tumpang tindih data bansos ini.

Sebab, sambung RinSo, saat ini bansos menjadi sangat penting bagi masyarakat terutama setelah ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah-daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan.

“Saya sebelumnya sudah angkat bicara mengenai permasalahan data penerima bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 agar pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait soal penyaluran bansos,” ujar RinSo.

Tujuannya supaya bansos yang disalurkan oleh pemerintah Jabar melalui Dinas Sosial tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah, terkait pendataan penerima bansos harusnya Kemensos memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada kepala daerah.

“Koordinasi dengan pemda dan kementerian sosial serta lembaga lain itu sangat perlu, agar pemberian bansos ke keluarga-keluarga terdampak pandemi covid 19 tepat sasaran,” sebut RinSo.

Sebagaimana diberitakan Radar Sumedang sepekan terakhir perihal penyaluran bansos di Kabupaten Sumedang yang dinilai tidak sesuai pengajuan pemerintah desa. “Padahal seluruh RW di Jawa Barat sudah hampir satu tahun dibekali HP untuk quick respon tapi kenapa tidak digunakan untuk update data melalui HP para ketua RW ?,” tanyanya.(*/rik)