PSBB Kedua ini Semakin Ketat

oleh -

SUMEDANG– Pembatasa Sosial Berskala Besar yang diberlakukan untuk seluruh Jawa Barat atau PSBB kedua bagi Kabupaten Sumedang akan dilaksanakan dengan ketat dan tegas. Penegasan tersebut dikemukakan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir kepada media melalui layanan virtual, Rabu sore (6/5).

Menurutnya, ada 3 hal prinsip pada PSBB kedua kali ini. Pertama, PSBB akan diterapkan secara ketat dan tegas, guna mengukur keberhasilan pelaksanaan PSBB yang di standarisasi pergerakan manusia dan orang kurang dari 30 persen. Kedua, prinsipnya dalam penerapan PSBB ini lebih mendahalukan keselamatan jiwa manusia. Keselamatan nyawa masyarakat Sumedang dibandingkan hal lainnya.

Dan yang ketiga, jelas Dony, bahwa penerapan PSBB ini jangan sampai ada warga masyarakat Sumedang yang kelaparan. Oleh sebab itu pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh warga masyarakat Sumedang yang benar benar membutuhkan.

Dijelaskan lebih lanjut, ketatnya pelaksanaan PSBB ini akan dilakukan oleh para petugas Gugus Tugas Covid-19 dari mulai posko chek point di pintu-pintu perbatasan hingga kontrol terhadap masyarakat jangan sampai melanggar ketentaun peraturan yang berlaku. Petugas akan tegas menolak warga yang masuk dari luar jika tak memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

“Jika mereka tidak menggunakan masker baik  kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat, apalagi berpenumpang melebihi 50 persen dari kapasitas tumpangannya, maka diharuskan putar balik,” tegasnya.

Demikian juga untuk para perantau yang nekad mudik ke Sumedang, sambung Dony, Pemkab Sumedang sudah menyiapkan lokasi isolasi warga pemudik di sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai tempat isolasi yang tak jauh dari check pont di perbatasan.  Dan bagi warga yang tetap mudik akan di isolasi selama 14 hari dilokasi isolasi dimana mereka masuk melalui check point tersebut.

Dan para petugas yang melakukan kontrol dikawasan atau wilayah kewenangannya juga akan terus menerus melakukan kontrol terhadap toko-toko yang seharusnya tutup dan juga jam buka toko bagi toko yang boleh buka akan dikontrol terus menerus termasuk pergerakan warganya agar tidak terjadi kerumunan dan menimbulkan kkeramaian diluar rumah.

Selain itu, untuk melakukan test agar diketahui penyebaran covid ini, Pemkab, kata Dony akan melakukannya melalui swab test. Dan laboratorium di Unpad telah disiapkan untuk menguji hasil swab dimaksud. Diakuinya untuk idealnya dalam melakukan test secara masiv dibutuhkan 0,6 persen dari jumlah penduduk yaitu sekitar 6600 penduduk. Dan yang sudah dilakukan test swab ini, kata dony baru sekitar 3000 penduduk. jadi baru 50 persen nya saja.

Disebutkannya terkait adanya karyawan Kahateks yang terpapar Covid-19 walaupun divisi dilokasi terpaparnya karyawan tersebut telah diliburkan, perusahaan dimaksud  diminta untuk melakukan test terhadap seluruh karyawan disana. Dan hal itu dilakukan guna mengantisipasi jangan sampai kejadian di industri di Jawa timur terjadi diperusahaan tersebut.(cwp)