PSBB Kedua, Dorong Gubernur dan Bupati Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi

oleh -
Aleg Fraksi PKS yang juga anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat (kanan) menyerahkan bantuan masker kepada pemerintah Desa Cileles baru-baru ini.
Aleg PKS Blusukan Bagi Sembako dan Masker

 

RADARSUMEDANG.ID–Dengan diperpanjang masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dihampir setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, dikhawatirkan semakin panjang masa krisis Covid-19.

Menurut Anggota Dewan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ridwan Solichin hal itu tentu akan berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap, yang banyak tersebar di hampir setiap daerah.

Politisi muda PKS yang akrab disapa Kang RinSo itu menyarankan dalam penerapan PSBB tahap kedua ini meminta Gubernur dan para Bupati untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi di masa krisis wabah virus Corona ini.

“Karena dampak tersebut akan semakin terasa bagi masyarakat yang memiliki upah harian atau bekerja serabutan,” ujar RinSo, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, dengan diberlakukannya kebijakan diam di rumah, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dalam upah harian semakin tertekan. Mereka kini semakin kesulitan mendapat penghasilan harian yang biasa didapatkan karena hampir semua sektor tidak beroperasi.

“Yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan. Sebut saja kalangan ojek sepeda motor pangkalan, sejak adanya instruksi stay at home, mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan order makanan jauh berkurang. Padahal, ojek adalah pekerjaan alternatif setelah banyaknya industri melakukan PHK yang tidak terkendali,” bebernya.

Menurut RinSo, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri. Di masa ini, perusahaan akan kesulitan memberikan tunjangan hari raya (THR) karena minimnya pemasukan saat kebijakan bekerja di rumah.

“Kebutuhan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan tuntutan THR akan muncul, sementara industri sudah menerapkan stay at home yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan income perusahaan. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri,” ujarnya.

“Bagaimanapun juga ini akan menjadi sebuah situasi yang sangat perlu diperhatikan semua pihak, terutama gubernur dan Bupati juga jajaran Polri agar tidak berdampak pada ancaman Kamtibmas,” tukasnya.

Untuk itu Rinso selaku anggota komisi 1 bidang pemerintahan DPRD Jabar tak segan blusukan melakukan monitoring langsung ke desa-desa sembari membagikan sembako yang isinya kue, mie, minyak, mentega, teh, sirup, beras dan sarden dari anggaran pribadi meski cuma 50 paket.

Di lapangan RinSo masih menemukan tumpang tindihnya data penerima bansos dari Provinsi Jawa Barat. “Seperti ada warga yang sudah meninggal dunia masih terdata mendapatkan bansos. Sebaliknya warga yang mestinya mendapatkan malah tidak terdata,” ungkap RinSo.

Selain memberikan paket sembako di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, RinSo juga membagi 10 lusin masker dan mesin semprot disinfektan 3 unit di Desa Sayang .

“Lebih baik paket langsung kita serahkan ke warga, karena kalau ke pihak desa khawatir jadi merepotkan pemerintahan desa,” pungkasnya.(*)