F-PKS DPRD Jabar Sesalkan Penyataan Larangan Pelajar Ikut Aksi Tolak UU Ombibus Law

oleh -
Sekretaris FPKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin

RADARSUMEDANG.ID-Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat H Ridwan Solichin turut menyesalkan dengan keluarnya pernyataan Pjs Wali Kota Depok yang juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi.

Dedi Supandi menyebutkan jika ada pelajar ikut demo menolak Undang Undang Ombibus Law maka terancam drop out dari sekolah. Dedi mengimbau kepada para orang tua, kepala sekolah dan guru untuk melarang ikut aksi demonstrasi UU Ombibus Law ke Jakarta, Selasa (13/10).

“Waduh, kok begitu ya. Ini jangan menyamaratakan pelajar. Menurut saya pernyataan seperti itu kurang tepat lah, karena kebebasan menyatakan pendapat berkumpul dan berserikan diatur Undang Undang Dasar 1945,” terang aleg PKS yang karib disapa Kang RinSo.

RinSo menegaskan guru dan pelajar tidak perlu dilarang menyatakan pendapat secara terbuka karena diatur dalam Undang Undang tanpa pengecualian, guru dan pelajar juga warga negara.

“Begitupun dari para pelajar yang sudah memiliki cukup usia dan memiliki e-KTP artinya mereka sudah matang dan secara melekat memiliki hak politik, serta memiliki hak menyampaikan pendapat,” tandasnya.

Anggota dewan asal Dapil Sumedang Majalengka Subang ini meminta Dinas Pendidikan untuk mengarahkan agar para pelajar yang ikut aksi dalam menyatakan pendapatnya untuk tidak anarkis. “Jadi tugas Disdik untuk memberikan pengarahan dan bukan memberikan larangan,” imbuhnya lagi.(*/rik)