KPJ Terkatung-Katung, Kang RinSo Sebut Jatinangor Butuh Perhatian Khusus

oleh -
Jembatan Cincin menjadi saksi sejarah kawasan Jatinangor pernah dilintasi rel kreta api, saat ini wacana KPJ kembali mencuat.

RADARSUMEDANG.ID–Setelah sekian lama wacana kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) kembali mencuat namun hingga sekarang belum juga terealisasi, menuai sorotan Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat H Ridwan Solichin.

Aleg Fraksi PKS DPRD Jabar yang juga tokoh masyarakat Jatinangor ini turut menyesalkan dengan terkatung-katungnya realisasi KPJ. Pasalnya kawasan Jatinangor ini terbilang memiliki kekhasan kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Sumedang.

“Kawasan Jatinangor memiliki banyak kekhasan tersendiri seperti di kawasan ini selain banyak berdiri kampus-kampus nasional ternama juga banyak berdiri industri. Di Kabupaten Sumedang sendiri, kawasan Jatinangor merupakan salah satu daerah penyumbang PAD tertinggi, secara demografi juga kawasan ini sangat padat dan heterogen nyaris datang dari provinsi di seluruh Indonesia,” ungkap dewan yang familiar disapa Kang RinSo, kemarin (2/11/2020).

Hal itu juga, sambung Kang RinSo yang melatarbelakangi mencuatnya wacana KPJ sejak lama. “Adanya keinginan dari masyarakat Jatinangor yang segera KPJ direalisasikan perlu disambut baik semua pihak. Hanya saja hingga saat ini wacana KPJ masih menuai pro kontra. Alasannya sama-sama logis, yang kontra wacana KPJ khawatir Jatinangor lepas dari Kabupaten Sumedang,” ulasnya.

Terlepas dari pro kontra yang ada, aleg yang membidangi pemerintahan ini, sejak duduk di DPRD Sumedang sudah banyak terlibat dalam realisasi wacana KPJ.

“Sempat diusulkan saat saya di DPRD Sumedang, apakah draftnya masih seperti dulu atau sudah berubah? Yamg jelas Jatinangor perlu perhatian khusus,” tukasnya.

Jika wacana KPJ ini bisa terealisasi, menurut Kang RinSo bisa menjadi percontohan untuk kawasan-kawasan serupa di seluruh Indonesia.

“Seharusnya ini bisa dijadikan percontohan untuk kawasan-kawasan yang memiliki perguruan tinggi di setiap daerah. Karena selama ini pihak pemerintah kecamatan yang memiliki kampus-kampus besar sangat sulit berkomunikasi dengan pihak kampus-kampus besar. Seperti ITB, Unpad, UGM, ITS, Undip, dll padahal seharusnya kecamatan teesebut dan sekitarnya harus lebih unggul dari kecamatn lainnya yang tidak memiliki kampus. Apalagi Jatinangor yang juga kawasan industri,” paparnya.(*/rik)