Pakar Hukum Pemerintahan dan Praktisi Media Soroti Kinerja Fraksi PKS

oleh -

BANDUNG, RADARSUMEDANG.ID–Akademisi dan Pakar Hukum Pemerintahan Prof Asep Warlan Yusuf menyampaikan sejumlah catatan dalam webinar bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Bersama Melayani Rakyat melalui aplikasi Zoom Meeting, Ju’mat (18/12/2020).

Dalam kesempatan itu Asep Warlan Yusun bertindak sebagai salah satu narasumber yang menyoroti perspektif kinerja fraksi dari aspek hukum dan pemerintahan. Menurut Asep Warlan, kedepan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat harus menjadi bagian dalam menjalankan tugas partai politik di tengah-tengah masyarakat yaitu fokus sejauh membangun hubungan rakyat, partai dengan meningatkan partisipasi politik publik.

“Partisipasi politik tidak hanya dalam konteks tekanan informal, tetapi partisipasi politik yang melibatkan publik yakni ada program yang diagendakan untuk mendorong program partisipasi politik masyarakat yang menjadi bagian dari PKS,” terang Asep Warlan.

Sebagai pakar komunikasi politik, Asep Warlan juga memberikan catatan dengan pola komunikasi politik partai yang baru saja berganti logo ini. “Komunikasi politik yang harus dibangun PKS dengan masyarakat harus mampu mewujudkan arus dua arah yang intens dan tulus. Sebab arus dua arah ini perlu dibangun untuk mereduksi faktor-faktor risiko dari tekanan-tekanan saat ini terutama dari masyarakat yang menyuarakan hak berpendapatnya kaitannya mengkritisi pemerintahan,” tandasnya.

Di akhir pemaparannya Asep Warlan menyampaikan bahwa PKS harus segera berbenah untuk terus bertansformasi dengan tidak menjadi partai yang ekslusif. “Intinya PKS harus inklusif dan harus berjuang bersama rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin negara dan pemimpin daerah di masa yang akan datang,” pungkas Asep.

Sementara itu narasumber lainnya yakni praktisi media Kisdiantoro menyoroti kinerja Fraksi PKS dari perspektif publikasi kinerja fraksi. Menurut Kisdiantoro kegiatan publikasi kinerja fraksi PKS selama ini sudah berjalan baik, lantaran publikasi di sejumlah media baik online dan offline sudah berjalan.

“Terkait media massa itu diatur Undang Undang Pers No 40 tahun 1999 yang memiliki fungsi informasi dan kontrol sosial. Berkaitan dengan media publikasi fraksi ini beririsan dengan yang dilakukan legislatif atau DPRD yakni menjalankan fungsi kontrol,” ujar Kisdiantoro.

Hanya saja, sambung Kisdiantoro dari hasil kajiannya, dari sekian banyak konten publikasi tentang PKS baru 20 persen saja yang mempublikasikan tentang kinerja terkait tugas dan fungsi dan wewenang anggota legislatif.

Sementara itu di ranah media sosial, dari hasil tracingnya, dari 57.000 postingan yang memuat kata ‘PKS’, menghasilkan 14 juta reaksi dan interaksi netizen. “Sementara yang memposting PKS Jawa Barat kurang lebih 664 postingan dan 179 interaksi. Hal ini terbilang cukup baik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Kisdiantoro dari sekian banyak materi yang disampaikan ke publik masih sebatas mengomentasi isu-isu yang berkembang. “Belum tentang kinerja di DPRD atau menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersinergi dengan SKPD-SKPD di provinsi,” tandasnya.

Untuk itu, terkait media publikasi, Kisdiantoro menyarankan media humas fraksi PKS untuk meningkatkan kualitas materi publikasi yang disampaikan. “Selama ini jangan hanya memberitakan apa yang dilakukan (what haven), tetapi seharusnya menyampaikan dari substansi dari yang terjadi sehingga muncul konsep penyajian informasi yang berdampak bagi pembaca,” urai Kisdiantoro.

Webinar yang dihadiri lebih dari 80 orang peserta tersebut terdiri dari para anggota legislatif PKS DPRD Jabar, aleg PKS kabupaten/kota se-Jawa Barat, kader, simpatisan dan sejumlah awak media, diawali dengan pemaparan dari Ketua F-PKS DPRD Jabar Haru Suandharu yang mengungkapkan sejumlah raihan kinerja selama setahun terakhir.

Webinar yang dimoderatori Sekretaris F-PKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan peserta. “Semoga dari refleksi akhir tahun ini semua yang disampaikan para narasumber bisa menjadi masukan yang membangun untuk menatap 2021 dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja F-PKS DPRD Jabar,” pungkas Kang RinSo.(rik)