RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour dan outing class bagi siswa sekolah dasar hingga menengah masih berdampak serius terhadap keberlangsungan pelaku usaha jasa pariwisata di daerah.
Salah satunya dirasakan langsung oleh para anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DPC Sumedang, yang mayoritas bergerak di bidang layanan wisata edukatif.
Menyikapi hal tersebut, ASITA Sumedang belum lama ini menggelar audiensi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan keprihatinan atas penurunan aktivitas operasional secara drastis akibat regulasi tersebut.
Ketua ASITA Sumedang, Iyan Sofyan Hady, menyebutkan bahwa sekitar 80 persen aktivitas usaha anggota ASITA sangat bergantung pada layanan study tour.
“Dengan diberlakukannya larangan ini, tidak hanya pelaku transportasi dan biro perjalanan wisata yang terdampak, tetapi juga pemandu lokal, pekerja pariwisata, hingga pelaku UMKM yang selama ini menjadi mitra dalam kegiatan wisata edukatif,” ujar Iyan.
Ia menegaskan bahwa ASITA tidak menolak kebijakan tersebut. Namun, pihaknya berharap ada ruang diskusi agar kegiatan wisata edukatif tetap bisa berjalan dengan sistem yang lebih aman dan teratur.
“Kami siap berkoordinasi dalam pelaporan dan pengawasan dengan instansi terkait, agar kegiatan bisa berlangsung sesuai regulasi dan tetap menjamin keselamatan pelajar,” tambahnya.
Menurutnya, audiensi ini menjadi forum penting untuk menyampaikan keresahan dan harapan para pelaku industri pariwisata lokal. Ia berharap Bupati Sumedang bisa menjadi jembatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Larangan kegiatan study tour ini sebelumnya menjadi sorotan publik, menyusul sejumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pariwisata pelajar di wilayah Jawa Barat.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini turut memukul sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, terutama yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan pelajar, khususnya menjelang akhir tahun ajaran.
“Di Sumedang, tercatat ada belasan perusahaan travel, puluhan sopir dan kru pariwisata, serta ratusan pelaku UMKM di kawasan wisata yang kini menghadapi masa sulit karena sepinya kegiatan wisata edukatif,” ungkap Iyan.
Sebagaimana diberitakan Radar Sumedang sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah menggelar kegiatan wisata luar kota sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan terhadap peserta didik. (jim)
