RADARSUMEDANG.id, KOTA — Forum Komunikasi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (Fosikmas) Kabupaten Sumedang dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan penerimaan siswa baru di SMA dan SMK Negeri yang mengizinkan satu rombongan belajar (rombel) diisi hingga 50 siswa. Ketua Fosikmas Sumedang, Budiman, S.Pd., MM., menyebut kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi merugikan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Sumedang.
“Kebijakan 1 rombel 50 siswa untuk SMA dan SMK Negeri jelas akan mematikan lembaga pendidikan swasta, khususnya Madrasah Aliyah Swasta bahkan SMA/SMK swasta juga. Ini bukan hanya soal jumlah, tapi soal keadilan dan masa depan pendidikan swasta,” ujar Budiman saat ditemui usai rapat koordinasi Fosikmas di Sumedang, Jumat (5/7).
Menurut Budiman, dengan diberlakukannya rombel besar di sekolah negeri, akan semakin banyak siswa yang memilih sekolah negeri karena daya tampungnya diperbesar. Hal ini membuat madrasah dan sekolah swasta kekurangan siswa, bahkan terancam tutup karena tidak mendapatkan peserta didik baru.
“Kami tidak menolak persaingan, tapi persaingan harus sehat. Kalau sekolah negeri diberi keleluasaan menampung siswa lebih banyak, sedangkan swasta tidak, maka swasta perlahan akan mati. Padahal, swasta sudah banyak berkontribusi untuk dunia pendidikan, terutama di wilayah Sumedang,” tegasnya.
Selain itu, Budiman juga menyoroti aspek kualitas pembelajaran yang menurutnya akan terganggu dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas. Ia menilai, idealnya satu rombel hanya diisi maksimal 36 siswa agar guru dapat mengajar secara efektif dan siswa bisa belajar dengan nyaman.
“Jangan hanya mengejar angka, tapi lupakan kualitas. Kelas dengan 50 siswa itu tidak manusiawi, baik untuk guru maupun siswa,” tambahnya.
Fosikmas Sumedang berharap pemerintah daerah dan instansi terkait mengkaji ulang kebijakan ini dan lebih melibatkan perwakilan lembaga pendidikan swasta dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keseimbangan dan pemerataan akses pendidikan, tanpa harus merugikan salah satu pihak.
“Kami siap berdialog dan memberikan masukan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik negeri, tapi juga swasta,” pungkas Budiman.(rik)
