Tim Saber Pungli Apresiasi Pelayanan di BPJS Kesehatan

oleh -

SUMEDANG – Dalam rangka meminimalkan dan menghilangkan celah Pungutan Liar (Pungli) terhadap pelayanan kepada masyarakat, Tim Satgas Saber Pungli Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan Monitoring Pelayanan Publik ke loket pelayanan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang, Rabu (20/11).

Tim Satgas Saber Pungli Pemerintah Kabupaten Sumedang menyambangi loket pelayanan BPJS Kesehatan dengan melakukan interview kepada petugas loket, peserta yang telah selesai dilayani dan salah seorang pejabat struktural di lingkungan BPJS Kesehatan Cabang Sumedang.

Satgas Saber Pungli merupakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mana di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

“Tim Saber Pungli Pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, fungsi dari monitoring ini adalah untuk mencegah adanya celah dalam proses pelayanan untuk pungutan liar, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan fungsi pelayanan sebagai pungutan liar,” ujar Kasubag Perencanaan Inspektorat Ato Yulianto.

Setelah melakukan monitoring terhadap pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Sumedang dan interview kepada peserta, Ato tidak menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan dalam pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan terhadap peserta yang membutuhkan pelayanan. Dengan tidak ditemukannya tindakan pungli tersebut, Ato mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan Cabang Sumedang yang telah bekerja secara professional dengan tidak memungut biaya kepada peserta.
“Kami apresiasi pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang sudah secara profesional dalam melayani peserta semoga kedepannya terus lebih baik lagi dan tidak ada celah untuk adanya pungutan liar kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.” ungkap Ato.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Dwi Erdiana menyampaikan bahwa petugas yang melayani di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sumedang maupun di Mall Pelayanan Publik (MPP) memiliki pedoman standar pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada pesertanya dan tidak memungut biaya sedikitpun.
“Dalam melayani peserta seperti halnya yang dilakukan di kantor BPJS Kesehatan dari mulai petugas keamanan menyapa, menanyakan kebutuhan, mengambil nomor antrian dan sampai di loket itu senantiasa ada standarnya. Bahkan waktu tunggu layanan pun memiliki standardnya dan itu semua dilakukan untuk kepuasan peserta,” ujar Dwi.

Dwi juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sudah menerapkan pedoman tata kelola yang baik (good governance), kode etik dan pedoman pengelolaan gratifikasi untuk mencegah pungutan liar ataupun penerimaan dalam bentuk apapun yang terindikasi adanya gartifikasi baik yang dilakukan oleh petugas loket atau tenaga outsourching seperti petugas keamanan. Dirinya juga sudah menyampaikan kepada seluruh petugas bahwa seluruh pegawai BPJS Kesehatan maupun tenaga outsourching tidak boleh menerima dan memberi dalam bentuk apapun baik dari peserta maupun mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menghindari benturan kepentingan dan merupakan suatu tatanan etika yang wajib dilaksanakan oleh semua Pegawai BPJS Kesehatan. (isl/rls)