Menghadapi New Normal, Perlu Biaya Besar Melengkapi Standar Kesehatan di Tempat Wisata

oleh -
Sejumlah Pengunjung tengah menikmati Objek Wisata Kampung Karuhun di Desa Citangah Kabupaten Sumedang (Poto diambil sebelum wabah Covid-19 )

KOTA – Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) mempertanyakan upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata.

Ketua PHRI Sumedang, Nana Mulyana menyebutkan, pariwisata menjadi sektor yang paling pertama terdampak pandemi Covid-19. Akibat adanya pandemi, sektor pariwisata saat ini terpuruk. Ia menggambarkan, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata.

Menurut Nana, para pelaku usaha wisata perlu bantuan pemerintah dalam menjalani pemberlakuan new normal, atau tatanan hidup normal baru.

“Dengan dibukanya kembali destinasi wisata jangan sampai jadi sumber penularan Covid-19. Dan di Sumedang ini tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan, dari wisata konvensional menjadi wisata yang sehat,” kata Nana, Kamis (28/5).

Kata Nana, agar tidak menjadi tempat penyebaran Covid-19, destinasi wisata harus dilengkapi standar kesehatan, seperti thermogun, tempat cuci tangan, APD, hingga ruang isolasi. Untuk memenuhi itu diperlukan biaya yang besar.

“Untuk Thermogun saja 1 buah harganya Rp 1,5 juta, belum lagi biaya untuk pengadaan APD untuk pengunjung dan karyawan, karena itu wajib dipakai,” ujarnya.

Diakui Nana, dengan kondisi terpuruk ini, tidak semua pelaku wisata di Sumedang dapat menyiapkan hal tersebut. Oleh karena itu pihaknya berharap adanya bantuan dari pemerintah. Apalagi, kata Nana, Sumedang merupakan kota wisata.

“Saya yakin teman-teman (pelaku wisata) tahu apa yang harus disiapkan untuk kebijakan new normal nanti. Namun entah akan dijalani atau tidak. Pertanyaan saya, apa stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku wisata ?,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ia meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga membuat regulasi dan peraturan yang mewajibkan destinasi wisata menjalankan protokol kesehatan.

“Di level Dinas Pariwisata nanti dibentuk tim dari lintas dinas, untuk mengawasi destinasi wisata mana yang menjalankan protokol kesehatan, dan mana yang tidak. Bagi yang tidak menjalankan harus diberi tindakan, karena tempat wisata tersebut bisa menjadi tempat penyebaran virus,” tuturnya. (gun)