Pasca Putusan PTUN, Bupati Sumedang Belum Mencabut SK Rumah Cagar Budaya

oleh -
Rumah Cagar Budaya Jalan Prabu Geusal Ulun No 150

KOTA – Kuasa hukum ahli waris rumah cagar budaya Jandri Ginting, SH.MM.MH. menyesalkan lambatnya Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten sumedang dalam melayani Masyarakat.

Hal tersebut terjadi saat Pemda Sumedang kalah dalam persidangan dan sudah 2 bulan sejak putusan SK Bupati belum juga dicabut oleh Bupati.

“Sebelum kami telah melayangkan gugatan ke PTUN Bandung dan gugatan tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung tanggal 16 april 2020 dengan hasil kita¬†selaku Penggugat menang,” ucapnya kepada Radar Sumedang.id. Selasa (23/06).

Menurutnya, Pemda dalam hal ini Bupati Sumedang selaku tergugat kalah telak dan tidak melakukan upaya hukum. Oleh sebab itu, putusan PTUN tersebut sudah incrah (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap)

“Dalam amar putusnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal SK Bupati Nomor : 646/KEP.500- DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang,” tambahnya.

Selain itu, kata ia, mewajibkan tergugat yakni Bupati untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang.

“Hingga saat ini kami belum menerima pencabutan SK Bupati secara resmi, sementara¬†ahli waris sudah menunggu terlalu lama. Untuk itu kami selaku kuasa hukum dari Ahli waris meminta kepada Bupati Sumedang agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan tersebut,” tutupnya. (tha).

 

oleh