Kontroversi Dangdutan di Sumedang, Pemkab Sumedang Angkat Bicara

oleh -
ISTIMEWA : Biduan saat menyanyikan lagu dangdut diatas panggung (Poto diambil sebelum wabah Corona)

SUMEDANG – Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumedang, Hari Tri Santosa mengaku wabah Pandemi Covid-19, yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang telah membuat penderitaan secara ekonomi kepada berbagai sendi perekonomian, termasuk ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari seni dan penyelenggara pernikahan.

“Virus Corona ini selain berdampak kepada darurat kesehatan berdampak juga kepada darurat ekonomi. Pemda tidak pernah sama sekali mengeluarkan kebijakan pesta dangdut boleh asal tidak ada yang joget,” ucap Hari.

Ia menambahkan, kebijakan dijalankan secara bertahap berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19, dimana lebih menekankan pada dijalankannya protokol kesehatan secara efektif.

“Kebijakan yang kami keluarkan untuk resepsi pernikahan dimulai bulan Juni dan untuk hiburan dimulai bulan Agustus. Jadi setelah melihat perkembangan pelaksanaan resepsi pernikahan di bulan Juli, Kami evaluasi dan berangkat dari evaluasi ini kami berlanjut ke mengizinkan hiburan di bulan Agustus,” tambahnya.

Sebelumnya, kata ia, telah dilakukan gelar Standar Operasi Prosedur (SOP) oleh Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan oleh Aliansi Penyelenggaran Pernikahan Sumedang, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga memastikan bahwa resepsi pernikahan tetap aman dilakukan di masa pandemi.

“Atas dasar itu, Pak Bupati memberikan arahan agar dapat mempertimbangkan memberikan izin pada acara pernikahan untuk menggelar resepsi pernikahan dengan protokol kesehatan yang ketat. Izin resepsi bisa dimulai pada bulan Juli 2020,” ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Hari, kegiatan itu sebagai bahwa evaluasi untuk memberikan izin hiburan akan diberikan pada bulan Agustus 2020. Sehingga izin hiburan akan diberikan mulai bulan Agustus, dengan dasar melihat status Kabupaten Sumedang dari resiko penyebaran Covid-19, dan efektivitas kegiatan resepsi pada bulan Juli 2020.

“Namun demikian, timbul desakan dari pelaku seni dan hiburan untuk dapat segera memberikan izin dalam kegiatan tersebut. Sehingga dilakuan rapat bersama antara asosiasi pelaku seni, aliansi penyelenggara pernikahan sumedang (APPS) dengan dinas pariwisata, polpp, polres Sumedang. Kodim, APDESI dan Forum Camat, yang intinya menyepakati bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama dalam menjalankan aktivitas kegiatan, termasuk kegiatan resepsi pernikahan dan hiburan,” katanya.

Hari menjelaskan, mengingat hal itu, maka perizinan diberikan secara ketat termasuk adanya surat pernyataan penanggungjawab agar bersedia acaranya dibubarkan jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selain itu, kata hari, melakukan sosialisasi atas SOP yang telah dibuat termasuk surat edaran dari Disparbudpora, bagi masyarakat yang akan melangsungkan resepsi dan hiburan di masa pandemi.

“Sebagai solusi alternative, untuk membantu para pelaku seni dan apps, agar tetap dapat bertahan secara ekonomi agar tetap bisa menjalankan kehidupannya. Sambil dipikirkan solusi lain yang lebih tepat, sehingga pemberian izin ini disepakati berbagai peserta rapat untuk dapat dijalankan secara ketat dan tetap mengutamakan protocol kesehatan. Untuk mencegah terjadinya penyeberan, namun tetap memberikan harapan pendapatan bagi yang menggantungkan pendapatannya dari sektor ini,” ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Hari, perlu diluruskan bahwa bukan memberikan izin menggelar dangdutan tapi tidak boleh berjoget. Ini terlalu menyudutkan selain pemerintah juga pelaku Seni yang sudah melakukan rapat bersama dan mencari solusi bersama untuk kebaikan ribuan orang di Sumedang.

“Untuk diketahui, bahwa Aliansi Penyelenggara Pernikahan Sumedang, terdaftar sebanyak 680 penyelenggara dengan anggota ribuan orang yang terlibat didalamnya, belum termasuk di dalamnya adalah para pelaku seni baik hiburan jaipongan, kuda renggong, dangdut, organ, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Pemerintah berharap agar media menjadi sarana untuk menyampaikan informasi secara jelas dalam rangka sosialisasi program yang hendak dijalankan di masa pandemi, tidak hanya mengejar popularitas demi mendapatkan pembaca yang banyak, namun mengorbankan kepentingan banyak orang yang sudah dipikirkan juga oleh banyak orang.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa menjalankan arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang,” tutupnya. (tha).

oleh