Kejaksaan Negeri Sumedang Dorong Badan Usaha Tingkatkan Kepatuhan Dalam Program JKN-KIS

oleh -

Sumedang – Untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah Kabupaten Sumedang, BPJS Kesehatan Cabang Sumedang bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Sumedang melalui Kesepakatan Bersama guna mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara termasuk pengawasan dan pemeriksaaan kepatuhan badan usaha belum patuh.

“Kami dengan BPJS Kesehatan telah melakukan kerjasama melalui kesepakatan bersama, dalam hal ini Kasi Datun Sumedang dapat memberikan konsultasi, pendampingan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya termasuk juga khusus pada kepatuhan badan usaha agar menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan membayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan,” jelas Kasi Datun Kabupaten Sumedang, Ermawan, dalam acara Mediasi badan usaha tidak patuh tingkat Kabupaten Sumedang.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemanggilan terhadap 16 badan usaha yang belum patuh. Badan usaha yang hadir dalam kegiatan tersebut diminta untuk menandatangani komitmen untuk melakukan pembayaran iuran dan mendaftarkan karyawannya.

Di samping itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, Fitriana Salam mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya untuk melakukan penagihan, namun, hingga saat ini, masih ada beberapa badan usaha yang masih belum patuh terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Sebagai badan yang menjalankan Program JKN-KIS, kami akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sumedang untuk mengawasi badan usaha dalam pemenuhan hak kepada seluruh pekerjanya. Hingga saat ini, upaya penagihan terus kami lakukan dan kami juga terus meningkatkan tingkat kepatuhan seluruh badan usaha ke dalam Program JKN-KIS,” ungkap Fitriana.

Hingga saat ini, tercatat masih ada sejumlah badan usaha yang masih belum patuh terhadap peraturan yang disepakati bersama dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Untuk itu, BPJS Kesehatan Sumedang bersama Kejaksaan Negeri Sumedang akan terus bersinergi untuk terus meningkatkan kepatuhan seluruh badan usaha, sehingga mereka menjalankan kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya. (Rls/isl).