Kisruh Partai Golkar Berlanjut, 15 Ketua PK Ajukan Keberatan

oleh -
Ketua Forum PK Golkar Sumedang Hasan Supriadi

Sumedang – Sebanyak 15 orang Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Sumedang dan tiga Ormas yang didirikan Partai Golkar di Sumedang melayangkan pernyataan keberatan atas hasil Musda ke-10 DPD Partai Golkar Kabupaten.

Pernyataan keberatan melalui sebuah surat itu telah diantar langsung oleh Ketua Forum PK Partai Golkar Sumedang, beserta dengan jajaran Ormas ke Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Jalan Maskumambang Nomor 2, Bandung, Jumat (4/8) lalu.

Ketua Forum PK Partai Golkar Sumedang, Hasan Supriadi mengatakan, dalam hal ini pihaknya berharap besar kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat agar mempertimbangkan kembali terkait putusan Musda DPD Golkar Sumedang ke-X pada 27 Agustus lalu di Bandung.

Pasalnya, berdasarkan pandangan dari belasan pengurus PK Golkar (pemilik suara pada Musda ke-X lalu), hasil keputusan pimpinan sidang dalam Musda dinilai tidak sesuai dengan harapan dan keinginan pemilik suara yang sah.

“Jadi, surat keberatan tersebut sampaikan, karena kami merasa keberatan dengan hasil Musda ke-X. Sehingga, kami meminta agar Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar, dapat membatalkan hasil Musda tersebut. Karena putusannya tidak sesuai dengan harapan kami selaku peserta yang juga sebagai pemilik suara pada Musda Golkar ke-X tersebut,” ujarnya kepada sejumlah awak media.

Hasan mengaku heran, ajang pemilihan Ketua pada Musda ke-10 tersebut, secara tiba-tiba pimpinan sidang memutuskan Sidik Jafar sebagai Ketua Terpilih DPD Golkar Kab. Sumedang periode 2020-2025, tanpa melakukan proses pemilihan sebagaimana mestinya.

Padahal idealnya, sesuai ketentuan yang disampaikan SC (steering committee) sebelumnya, pemilihan Ketua DPD Golkar bisa dilakukan secara aklamasi, jika salah satu calon mendapat dukungan lebih dari 50 persen dari pemilik suara pada Musda, yang berjumlah 32 suara.

Namun faktanya kata Hasan, pada Musda DPD Partai Golkar ke-10 itu, jumlah dukungan terhadap Yogie Yaman Sentosa terdapat 18 orang, yaitu dari 15 PK dan 3 dari Ormas pendiri dan didirikan.

“Padahal, jika mau dipilih secara aklamasi seharusnya Yogie Yaman yang ditunjuk sebagai calon terpilih. Karena kami sendiri dari 15 PK dan tiga ormas selaku pemegang suara sudah lebih dari 50 persen. Kami tegaskan hingga saat ini masih konsisten mendukung Yogie Yaman,” katanya.

Kendati demikian, fakta-fakta tersebut, hanya sebagian kecil dari kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada pelaksanaan Musda ke-X. Sehingga, sebagai bahan pertimbangan untuk Ketua DPD Golkar Jabar, kami juga melampirkan bukti penguat terhadap beberapa dugaan kecurangan yang dinilai tidak sesuai dengan juklak dan juknis pelaksanaan Musda.

“Seharusnya Musda ini, menjadi hajat kami selaku pemilik suara di Partai Golkar. Namun kenyataannya, pada Musda itu keberadaan kami tidak dianggap,” ujarnya.

Alhasil sebagai pemilik suara pada Musda-X tersebut, pihaknya bersama belasan PK dan tiga Ormas, telah menyampaikan keberatan atas hasil Musda DPD Golkar Sumedang ke-X.

Sementara belasan PK yang menandatangani surat keberatan ini, antara lain Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Ganeas, Ketua PK Sumedang Utara, Ketua PK Sumedang Selatan, Ketua PK Tanjungkerta, Ketua PK Tanjungmedar, Ketua PK Surian, Ketua PK Conggeang, Ketua PK Tomo, Ketua PK Jatigede, Ketua PK Wado, Ketua PK Cisitu, Ketua PK Situraja, Ketua PK Rancakalong, Ketua PK Pamulihan, dan Ketua PK Cisarua. Sedangkan tiga Ormas yang menandatangani surat keberatan ini, masing-masing Ketua DPD AMPI Sumedang, Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumedang, dan Ketua DPC Ormas MKGR Sumedang.

“Kami berharap, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar, menetapkan Yogie Yaman Sentosa sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumedang terpilih, berdasarkan dukungan tertulis dari pemegang suara sejumlah belasan PK dan 3 Ormas tersebut. Dan dapat membatalkan putusan Musda ke-X DPD Partai Golkar Sumedang yang dilaksanakan di Bandung pada 27 Agustus lalu,” tandasnya. (jim)