Soal Kartu Tani, Begini Penjelasan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang

oleh -
Ilustrasi
Radarsumedang.id – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang intensif mensosialisasiskan kartu tani kepada masyarakat petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Amim mengatakan, regulasi kartu tani digulirkan untuk memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran.  Artinya, yang mendapatkan pupuk subsidi adalah masyarakat atau para petani yang mempunyai hak untuk mendapatkan pupuk.
“Kartu tani sendiri merupakan instrumen kendalinya distribusi pupuk subsidi supaya tepat sasaran. Dengan adanya instrumen kendali ini kami akan mengetahui secara persis kebutuhan petani terhadap pupuk,” ujar Amim Sabtu, (12/9).
Amim mengatakan, kartu tani merupakan regulasi nasional, bukan kebijakan daerah. Ia menejelaskan, kartu tani sendiri bisa dibuat oleh petani penggarap ataupun petani pemilik lahan. Ia menyebutkan, semua petani di Sumedang difasilitasi untuk memiliki kartu tani dengan ID nya masing masing.
“Dan, kartu tani itu sendiri ada passwordnya. Yang tahu hanya pemilik kartu tani masing-masing,” ujarnya.
Dijelaskan, kini kebijakan kartu tani sendiri sudah mulai berjalan di Kabupaten Sumedang walaupun belum 100 persen. Karena, ada petani yang terlewat dan yang belum mendapatkan kartu tani saat ini sedang diverifikasi. Oleh karena itu Ia mengajak petani untuk memiliki kartu tani. Bagi yang sudah memiliki akan memudahkan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Namun demikian, kata Amim, bagi yang belum mendapatkan kartu tani masih mendapatkan pelayanan dengan diback up oleh kelompok tani. Yang menyatakan, petani itu benar benar anggota kelompok tani tersebut.
Amim memastikan, bagi pemilik kartu tani dan yang belum memiliki kartu tani harga pupuk dipastikan sama. “Semuanya, harga pupuk dipastikan sama secara nasional,” ucapnya.
Dijelaskan, penyaluran pupuk kepada petani di Kabupaten Sumedang dilakukan oleh distributor dan kios pengecer. Di Kabupaten Sumedang terdapat sekitar 9 distributor dan 62 kios pengecer pupuk. Semuanya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Para petani yang hendak membeli pupuk dipastikan membawa kartu tani. Disinilah fungsi instrumen kendali berlaku, bahwa yang akan membeli pupuk itu benar benar petani yang mempunyai hak,” katanya.
Terkait kelangkaan pupuk yang terjadi beberapa waktu lalu, dia menjelaskan, kelangkaan pupuk itu terjadi bersifat nasional. Namun, kini sudah selesai dan pupuk sudah didistribusikan ke setiap distributor.
“Kebutuhan pupuk secara nasional tidak stagnan, namun fluktuatif. Misalnya, pada saat musim hujan dan tanam masal kebutuhan pupuk banyak. Makanya, diback up oleh Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), di situ akan terkalkulasi kebutuhan setiap orang dan setiap kelompok. Dan itu yang diajukan, namun semuanya sudah selesai dan sudah dikoordinasikan dengan produsennya dan sudah didistribusikan ke semua kios kios,” tuturnya.
Lebih jauh dikatakan, pupuk bersubsidi yang beredar di Kabupaten Sumedang adalah jenis urea, NPK dan Organik. Kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumedang globalnya untuk tahun ini 31.155 ribu ton pupuk. Namun sesuai RDKK tahun 2019,  pengajuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 39.701 ton.
“Jumlah itu terdiri dari pupuk bersubsidi dan non subsidi. Adapun alokasi rincian pupuk bersubsidi untuk tahun 2019  di 26 kecamatan yakni Urea 19.574 ton, NPK 10.294 ton, dan Organik  1.287 ton. Untuk 2020 tidak jauh dari angka itu,” ujarnya. (gun)