Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Rutin Lakukan Pemeriksaan

oleh -

Radarsumedang.id – Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui amanat undang-undang tersebut, BPJS Kesehatan Sumedang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha yang belum registrasi sama sekali, sudah registrasi namun belum sepenuhnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dan Badan Usaha yang menunggak iuran JKN-KIS.

“Pengawasan dan pemeriksaan ini dilakukan sinergi bersama-sama UPTD pengawas ketenagakerjaan yang bertujuan agar semakin banyak perusahaan atau badan usaha yang patuh, dan bagi pekerja yang kepesertaannya masih PBI agar segera mengalihkan kepesertaannya ke PPU (pekerja penerima upah) dan membayar iurannya secara tepat waktu” ungkap Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Sumedang Gilang Yoga Wardhanu.

Gilang menyebut jumlah Badan Usaha yang terdaftar di Wilayah BPJS Kesehatan Cabang Sumedang sebanyak 1.113 BU meliputi wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 388 BU, Kabupaten Subang 394 BU dan Kabupaten Majalengka 331 BU. Dirinya mengatakan akan bekerja sama dengan stakeholder terkait berencana melakukan pemeriksaan terhadap 410 BU yang tidak patuh.

“Dalam proses pemeriksaannya kami membagi tim di mana sebanyak 129 badan usaha diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan dan sebanyak 281 badan usaha dilakukan pemeriksaan di kantor. Selain dengan UPTD pengawas ketenagakerjaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan juga dilakukan sinergi bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri, baik wilayah Sumedang, Subang maupun Majalengka. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar dalam mengingatkan Badan Usaha yang tidak patuh baik sebelum diperiksa maupun setelah diperiksa,” tambah Gilang.

Adapun komitmen dari Badan Usaha setelah dilakukan Pemeriksaan, salah satunya HRD Badan Usaha PT. Tung Chia Yi Tuti perwakilan, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan memberikan dampat positif bagi badan usaha yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS.

“Proses pemeriksaan Badan Usaha sangat bermanfaat bagi karyawan di Badan Usaha yang belum didaftarkan ke Program JKN-KIS, dan penekanan kepada Pelaku Usaha/Pemberi kerja untuk menjalankan amanat Undang Undang terkait kewajiban Pemberi kerja dalam mendaftarkan Perusahaannya dan mendaftarkan seluruh karyawannya ke Program JKN-KIS,” ungkapnya.

Selain itu bagi karyawan yang sudah terdaftar di segmen PBI APBN/APBD wajib untuk dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PPU Badan Usaha dengan benefit hak akomodasi kelas rawat yang lebih tinggi dan bisa mengcover seluruh anggota keluarga termasuk suami/istri dan tiga orang anak, dan bagi karyawan yang sama sekali belum terdaftar mempunyai Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan ke Program JKN-KIS. (rls/isl).