Aliansi Mahasiswa Sumedang Minta DPRD Tanda Tangani Tuntutan Mahasiswa

oleh -

Radarsumedang.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumedang menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (8/10).

Terpantau sedikitnya ada 300 lebih elemen mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Sumedang, seperti Universitas Sebelas April, STIMIK Sumedang, UPI Sumedang, Unpas, Uninus, IKOPIN, hingga Unikom, dan beberapa organ ekstra mahasiswa lainnya. 

Mereka menuntut para anggota dewan bersama-sama menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dihadapan publik terutama para mahasiswa Sumedang.

Kordinator aksi Aliansi Mahasiswa Sumedang Atjeng Dea Fikry Sukmawan mengatakan, para mahasiswa mengaku prihatin dengan poin-poin Bab Ketenegakerjaan yang dirasa membebani para serikat pekerja dan serikat buruh.

“Mahasiswa sadar betapa hari ini ada ketidakadilan. Mahasiswa sudah melihat beberapa kebobrokan para anggota DPR RI yang selalu menciptakan aturan-aturan kontroversial sehingga memancing amarah rakyat terutama kaum buruh. 

Disamping itu pula mahasiswa Sumedang kata Atjeng juga sadar bahwa keadaan Negara sedang tidak baik-baik saja. Lebih lagi pihaknya melihat kebebasan berpendapat di Indonesia perlahan semakin dibatasi.

“Bahkan saat ini demokrasi kita sudah dibatasi. Para buruh yang ingin menyampaikan aspirasi selalu dihadang oleh aparat kepolisian,” ujarnya.

Kendati demikian disinggung mengenai adanya rencana aksi lanjutan, Aliansi Mahasiswa Sumedang masih akan mengkaji terlebih dahulu perihal tentang UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten yang berhubungan dengan Ketenegakerjaan.

“Bulan depan kami akan merefleksikan format atau data tentang peraturan-peraturan daerah lainnya yang selaras dengan UU Cipta Kerja. Karena tadi pihak DPRD mengakui bahwa itu merupakan hak publik,” katanya.

Dengan demikian sambung Atjeng, pihak DPRD telah menandatangani apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa kepada Pemerintah Pusat. 

“Pa Ketua DPRD telah menyetujui bahwa mereka tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja dan itu telah ditandatangani,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra setelah mendengarkan dan menyerap aspirasi dari mahasiswa pihaknya memberikan rekomendasi yang disepakati dan ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD, untuk dikirim ke Pemerintah Pusat.

“Tuntutan dari teman – teman semua akan kami sampaikan ke Pusat disertakan dengan surat rekomendasi yang telah saya tandatangani,” ujarnya.

Ditambahkan IP, sebagaimana dipahami apabila terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, khususnya berkenaan dengan disetujui atau tidaknya rekomendasi yang telah dibuat tersebut.

“Yang penting kita berbuat saja dulu, hasil akhir belakangan. Hal terpenting kita sudah usaha dan berikhtiar, insya allah tuntutan adik-adik mahasiswa ini akan kita sampaikan secepatnya,” pungkasnya.(jim/isl).