Pembelajaran Tatap Muka Untuk Jenjang SD dan SMP Bakal Dikaji

oleh -
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Sumedang Eka Ganjar Kurniawan

Radarsumedang.id – Tak lama lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bakal segera mengkaji berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka untuk jenjang dasar pertama seperti SMP di Sumedang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang H. Agus Wahidin melalui Kabid Sarana Prasarana Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, sebagaimana arahan dari Kepala Dinas, Disdik kata Eka bakal melakukan kajian-kajian dan analisa terkait rencana pembelajaran tatap muka.

“Kata Pak Kadis target yang paling dekat, seandainya situasi dan kondisi memungkinkan, mungkin di bulan Januari itu menjadi salah satu pertimbangan. Akan tetapi ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi sekarang,” kata Eka saat dikonfirmasi Radar Sumedang, Senin (2/11).

Dikatakan, jika kondisinya (Covid-19. Red) menunjukkan ‘stabil’. Maka akan dipertimbangkan untuk pembelajaran tatap muka.

Karenanya jika perkembangannya dianggap bagus dan berhasil, maka akan dipertimbangkan untuk sekolah-sekolah lainnya di jenjang yang sama

“Tapi kelihatannya (rancangan awal) bertahap. Jadi SD dan SMP tidak akan bareng, sehingga mulai dari SMP dulu. Kalau SMP dianggap stabil, maka diteruskan lagi ke jenjang lebih bawahnya,” ujarnya.

Kendati saat ini masih dilakukan pembelajaran jarak jauh, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar tetap mempersiapkan sarana penunjang Protokol Kesehatan mulai dari sekarang.

“Jadi seandainya jika sekolah itu bakal melaksanakan tatap muka, pihak sekolah sudah siap menyiapkan item-item protokol kesehatan seperti wastafel, sabun cuci tangan, masker. Sehingga nanti saat ada keputusan, pihak sekolah tidak serba dadakan,” sebut Eka.

Lebih lanjut dijelaskan Eka, bahwa indikator atau pertimbangan tatap muka adalah sejauh mana daerah

“Sebagaimana yang diatur dalam SKB empat menteri yaitu ketika daerah itu sudah masuk ke zona kuning atau zona hijau, maka diperbolehkan untuk melaksanakan KBM tatap muka. Sehingga nanti yang punya kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui itu, adalah daerah setempat melalui Satgas Covid-19 masing-masing,” jelas Eka. (jim)