Tim Akselerasi dan DPRD Sepakat Selesaikan Raperda KPJ Tahun Ini

oleh -
Tim akselerasi percepatan kawasan perkotaan Jatinangor usai beraudiensi dengan DPRD Kab. Sumedang, Kamis (5/11).

Radarsumedang.id – Tim akselerasi percepatan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) akhirnya melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (5/11).

Ketua Tim Akselerasi KPJ Ismet Suparmat mengatakan, pihaknya mendesak kepada DPRD untuk menuntaskan Raperda KJP di sisa menjelang akhir tahun 2020.

Dikatakan setelah terjadi dialog yang cukup dinamis kata Ismet, akhirnya DPRD bisa merespon apa yang menjadi tuntutan Tim Akselerasi.

“Tadi sudah kami sepakati bahwa DPRD akan mengagendakan rapat untuk menuntaskan Raperda KPJ tahun ini. Kami apresiasi dan kami tunggu keputusannya seperti apa,” kata Ismet usai giat audiensi di ruang Paripurna.

Adapun alasan pihaknya mendesak supaya cepat-cepat disahkan lantaran Raperda ini sudah diajukan sejak lama dan baru diajukan pada bulan Oktober kemarin oleh Bupati Sumedang.

Namun pada kenyataannya Dewan terpaksa harus menunda pembahasan Raperda ini ke tahun 2021.

“Kalau misalkan dibahas pada tahun 2021 momentumnya akan sangat berbeda antara 2020 dengan 2021. Karena nantinya ada turunan-turunan seperti Peraturan Bupati yang menyangkut tentang susunan organisasi, pengelola, personal, programnya apa, ini sudah panjang,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Jajang Heryana yang menerima audiensi dari tim akselerasi KPJ memastikan, DPRD mendorong percepatan Raperda KPJ terwujud di tahun 2020.

“Dengan semangat dari temen-temen tim akselerasi kami akan mengawal Perda tentang KPJ secepatnya dan pertama di Indonesia sesuai dengan Perpres yang terakhir tentang kawasan Cekungan Bandung,” katanya.

Jajang menjelaskan Raperda tentang KJP ini akan membahas percepatan, pembangunan ekonomi masyarakat, juga untuk mendorong peningkatan PAD supaya lebih tinggi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Terlebih sejak disusun pada tahun 2009, Raperda ini cenderung hidup-mati. Hingga pada tahun 2020, respon Pemerintah Daerah sudah welcome, tim akselerasi juga kembali bersemangat dan DPRD siap mendukung aspirasi dari warga masyarakat Jatinangor dan sekitarnya.

Oleh sebab itu ketika Raperda ini disahkan tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan, seperti misalkan banjir, kemiskinan, pasar tumpah, kemaksiatan tidak lagi diurus oleh Camat.

Lebih lagi, pada nantinya akan ada badan pengelola yang aman membantu meringankan tugas-tugas Pemerintah Daerah atau birokrasi yang panjang.

“Dengan adanya badan pengelolaan, maka nanti segala permasalahan bisa dipersingkat sehingga penanganan penataan kawasan ekonomi, infrastruktur bisa dipercepat,” jelas Jajang.

Kendati demikian disinggung mengenai waktu yang tersisa, mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun 2020. Jajang menuturkan, hal itu tergantung dari niat DPRD dalam melakukan pembicaraan tahap pertama antara legislatif dan eksekutif.

“Minimal nota pengantar Raperda-nya masuk dulu ke DPRD. Masalah selesai atau tidaknya tergantung kita melakukan pembahasan antara legislatif, eksekutif dengan tim akselerasi kapan selesainya. Kalaulah draf Raperda-nya sudah ready atau tidak ada masalah, ya itu bisa lebih cepat,” tuturnya.

Lebih lanjut disebutkan Jajang, perjalanan cukup panjang dari Raperda KPJ terganjal oleh regulasi.

“Mudah-mudahan untuk saat ini tidak ada kendala dengan Perpres yang baru terutama yang mengatur tentang Cekungan Bandung. Karena Gubernur juga tetap ingin mewujudkan ‘Bandung Metropolitan Area’. Sehingga dalam pembahasan nanti kami akan lakukan kajian bersama,” sebut Jajang.

Jajang menambahkan, pihaknya juga bakal menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan konsultasi dengan pimpinan DPRD juga lintas fraksi.

“Insyaallah kami sudah menjadwalkan bahwa tanggal 18 November akan dibuatkan nota pengantar Raperda KJP bisa dibahas bersama-sama,” tandasnya. (jim)