Tak Sempat Amankan Aset KJA, Pelaku Usaha Keramba di Jatigede Rugi Ratusan Juta

oleh -

Jatigede, Radarsumedang.id – Pelaku usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah perairan Waduk Jatigede mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah dibongkarnya KJA milik mereka oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP.

Kerugian tersebut, karena pemilik yang KJA nya sudah dibongkar tidak sempat mengamankan aset mereka. Mulai dari kontruksi KJA, keramba, drum pelampung, bahkan bibit ikan yang belum sempat dipanen, yang jumlahnya hingga puluhan ton.

Kondisi tersebut mengundang kekecewaan para pelaku KJA. Mereka mengaku tidak diberikan toleransi untuk pengamanan aset. Atas hal tersebut, Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ) yang mewadahi para pelaku usaha KJA di Jatigede protes, mereka meminta penertiban dilakukan tanpa harus mengorbankan aset milik pelaku KJA.

“Kami meminta penertiban jangan semena-mena, agar tidak ada yang dirugikan. Kami juga sudah patuhi upaya Pemda. Tapi kalau begini caranya memancing emosi petani ikan yang asli dari sini (wilayah Jatigede),” ujar Ketua AMWJ, Mahmudin, kepada wartawan di Cilembu, Darmaraja, Selasa (1/12).

Menurutnya, pihak Satpol PP memilah-milah KJA yang ditertibkan. Itu terlihat ketika Satpol PP menertibkan KJA yang pemiliknya investor luar daerah. Terlihat Satpol PP tidak membongkar habis KJA tersebut.

“Tapi ketika KJA milik orang lokal semuanya dibongkar habis. Kalau bicara aturan kami menentang dengan perlakuan seperti ini, karena target penertiban tidak sesuai dengan yang kami lihat. Kalau mau ditertibkan ya harus semuanya,” tambah Mahmudin.

Dikatakan, aset yang hilang milik pelaku KJA harus diganti oleh Pemda. Apalagi pelaku usaha KJA lokal atau warga daerah Jatigede.
“Semua aset kami juga hilang, mau gimana nasib kami ke depan. Setelah usai penertiban kami akan musyawarah dengan pelaku KJA lainnya untuk meminta ganti rugi atau kompensasi,” katanya.

Mahmudin juga menyayangkan terhadap sikap DPRD Sumedang yang tak bisa melindungi nasib pelaku KJA. Hingga kini DPRD belum memberikan pendampingan apalagi mencarikan solusi.

Salah seorang pelaku KJA warga eks Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Maman mengungkapkan, Ia dan pelaku KJA lainnya terpaksa berusaha menjadi pembudidaya ikan KJA karena sudah kehilangan pekerjaan setelah daerahnya tergenang air Waduk Jatigede. Tapi setelah ada penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, tempat usahanya malah dibongkar.

“Kami hanya memohon pemerintah memberikan zonasi untuk kami usaha KJA. Kami ingin berusaha ingin tenang. Selama 5 tahun (pasca penggenangan) ini belum dikasih solusi apapun oleh pemda,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sumedang Deni Hanafiah mengakui ada sedikit protes dan meminta kesempatan untuk berbenah dari pelaku KJA saat sedang melakukan penertiban.

“Tapi sudah bukan waktunya lagi karena sebelumnya telah dilakukan peringatan hingga beberapa kali. Protes dan reaksi, alhamdulillah masih terkendali,” katanya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, Bambang Riyanto juga mengakui sempat ada upaya perlawanan dari pemilik KJA saat proses penertiban di lapangan. Namun upaya itu tidak mengganggu jalannya penertiban KJA.

“Di blok Panenjoan Desa jemah Kecamatan Jatigede itu sempat ada perlawanan, tapi kami tetap melanjutkan tugas, kemudian kami berikan informasi secara persuasif dan humanis agar bisa meredam emosi dan amarah pemilik KJA, dan penertiban KJA ini tetap kami laksanakan meskipun ada perlawanan,” ucapnya. (gun)