Merasa Dirugikan, Cakades Pipin Ajukan Surat Keberatan Hasil Pilkades Cijambu

oleh -
ilustrasi pemillihan kepala desa serentak di salah satu desa di Tanjungsari

RADARSUMEDANG.ID – Salah seorang Calon Kepala Desa di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari, Pipin Arifin Munawar menyatakan keberatan dengan hasil Pilkades serentak kemarin.

Diketahui, Cakades itu merasa dirugikan dengan hasil Pilkades di Desa Cijambu lantaran banyak suara tidak sah yang mencapai 600 lebih sehingga mengundang kecurigaan.

Alhasil dirinya langsung melakukan pengaduan permasalahan ke berbagai pihak, seperti ke BPD, Kecamatan, DPMD termasuk ke Bupati Sumedang.

Alih-alih bisa ditangani secara cepat oleh BPD setempat, hingga saat ini dirinya menyebutkan belum ada pihak mana pun yang meresponnya.

Dikatakan, berdasarkan keterangan para saksi Calon di lapangan dan juga fakta empirik pada saat perhitungan suara dilaksanakan, banyak terdapat kartu suara yang tidak disahkan dengan alasan kartu suara dicoblos sampai belakang. Akan tetapi, tidak mengganggu kepada gambar calon kepala Desa yang lain.

“Hal tersebut jelas sangat merugikan pada perolehan suara saya. Jadi jumlah suara yang tidak sah sebanyak 683 suara dan diperkirakan sekitar 400 suara mencoblos nomor urut 3 yaitu saya. Dengan berpedoman pada prinsip jujur dan adil, maka saya dan simpatisan mengadukan permasalahan tersebut,” ucap Pipin, Senin (21/12) kepada wartawan.

Diterangkan Pipin, jika berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 2/2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 37 Ayat 1 (satu), pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Kemudian pada pasal yang sama Ayat 2 (dua) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

“Kami dan Masyarakat Cijambu, berharap semua pihak terkait, segera merespon, untuk mengkaji ulang terhadap perhitungan perolehan suara pemilihan kepala desa di Desa Cijambu. Terutama terhadap suara tidak sah yang sebanyak 683 itu. Kami ingin memperoleh kepastian apakah benar-benar jumlah 683 itu tidak sah atau sebaliknya,” terang Pipin.

Menanggapi akan hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMD, agar segera merespon semua pengaduan terkait hasil Pilkades Serentak

“Kami meminta, DPMD tidak mengabaikan dan merespon cepat jika ada keluhan ataupun pengaduan terkait hasil Pilkades Serentak. Sesuai dengan Perda 2/2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,” kata Asep.

Ia menuturkan, dalam Perda 2/2015 DPRD telah menyiapkan Bab khusus untuk menyelesaikan perselisihan yaitu dalam Bab 7 tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan sehingga adanya pengaturan di Bab 7 itu, diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap setiap laporan ataupun pengaduan yang muncul pasca Pilkades Serentak.

“Jadi harus ada kepastian hukum, sebab diatur dalam pasal 52 ayat 1 berbunyi, jika ada perselisihan pasca pemilihan Kades, wajib diselesaikan dalam waktu 30 hari. Kalimat wajib ini menegaskan, harus ada kesungguhan untuk menyelesaikan perselisihan itu secepatnya. Sehingga, jika diselesaikan dengan cepat, maka masyarakat akan kondusif,” tuturnya.

Selain itu dalam Perda tersebut jelas diatur mengenai alur pengaduannya, dan yang pertama kali menerima pengaduan itu adalah BPD.

Sehingga dalam hal ini ketika ada pengaduan, BPD mesti merespon dengan mengundang Panitia Pilkades setempat guna membahas pengaduan, sekaligus musyawarah penyelesaian permasalahannya juga alternatif tindak lanjut penanganannya.

“Intinya kita dorong penyelesaian pertama oleh BPD. Namun, jika tidak ada penyelesaian di BPD, maka penyelesaiannya ada Kecamatan. Jadi Camat adalah langkah penyelesaian kedua untuk pengaduan terkait hasil Pilkades Serentak,” paparnya.

Kendati terbukti atau tidaknya sambung politisi Golkar ini, yang penting pihak yang berkaitan mesti menerima aduan dari para calon kepala desa. Mengingat pengaduan itu ada yang memenuhi syarat ada juga yang tidak.

“Pemerintah harus memberikan kepastian terhadap pelaporan itu. Jangan sampai permasalahan belum selesai pelantikan tetap berjalan, nah ini tentunya yang jadi menyimpan persoalan. Jadi, Pemerintah Daerah harus Segera merespon, jangan sampai perselisihan itu terus berlanjut di kalangan masyarakat,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa H. Nuryadin membenarkan bahwa pihaknya telah menerima adanya pernyataan keberatan dari calon Kepala Desa Cijambu – Tanjungsari. Termasuk dalam hal ini dari calon Desa Sukasari – Sukasari.

Menurutnya merupakan hal yang wajar jika calon kepala desa melayangkan protes atas tidak puas dengan hasil penghitungan suara.

Pasalnya sebagaimana yang diatur dalam Perda 2/2015 pasal 52, ada tahapan tahapan jika calon Kepala desa merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara, mulai dari tingkat desa oleh BPD, tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau unsur pidana maka pengadilan, kalau urusannya dokumen maka ke PTUN. Kalaupun ada keluhan, keluhan itu tidak menghambat tahapan karena belum tentu benar. Sebab jika menghambat tahapan bisa-bisa maka tidak akan jadi pelantikan,” kata Nuryadin saat dikonfirmasi Radar Sumedang, Senin (21/12).

Dengan demikian, meski ada calon yang keberatan atas hasil pilkades pelantikan terhadap kades terpilih tetap dilaksanakan 23 Desember. (jim)