KPU Sumedang Rancang Skema Pilkada Dimasa Pandemi

oleh -
Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi

RADARSUMEDANG.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang tengah merancang skema Pilkada untuk diterapkan di tiga tahun berbeda, yakni Tahun 2022, 2023 dan 2024.

“Jadi tiga pelaksanaan inilah yang perlu kita antisipasi, kalau pelaksanaannya di 2022 seperti apa, kalau pelaksanaannya di 2023 seperti apa dan kalau pelaksanaannya di Tahun 2024 pelaksanaannya seperti apa,” kata Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi kepada Radar Sumedang di Sekretariat KPU Sumedang, Rabu (23/12) dalam sebuah Rapat Koordinasi bersama Bupati Sumedang dan lintas sektoral.

Meski demikian, secara prinsip, pihaknya sudah menyiapkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk pelaksanaan di tengah masa pandemi Covid – 19 dan tanpa Covid – 19.

“Itu sudah kami siapkan dan nanti di awal tahun akan kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Pak bupati,” ujarnya.

Disebutkan, rapat koordinasi yang dilakukan bersama bupati dan instansi terkait, merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan rapat secara teknis oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Setelah rapat TAPD, kemudian akan dijadikan bahan untuk penganggaran untuk pelaksanaan pemilihan,” katanya.

Ogi menerangkan, saat ini pihaknya telah mengajukan pelaksanaan pemilihan secara mandiri, walaupun pada perjalanannya nanti, ada penyertaan anggaran dari provinsi.

“Tapi skema yang kami buat adalah skema mandiri. Karena kita tidak tahu, nanti dari provinsi itu berapa dan apa saja? Karena bisa saja sama atau pun bahkan bisa berbeda,” terang Ogi.

“Seperti penganggaran Pilkada pada Tahun 2013 ke 2018 itu apakah akan berbeda dengan penganggaran Tahun 2018 ke 2022 atau 2023, kita belum tahu. Bahkan itemnya seperti apa, kami tidak tahu,” tambahnya.

Ogi menambahkan, skema pelaksanaan mandiri yakni sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang murni dibiayai pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Mulai dari honor Ad-hoc, logistik dan lainnya ditanggung Pemkab.

Walaupun jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), jika pelaksanaan Pemilihan kepala daerah bersamaan dengan pemilihan gubernur, maka anggarannya pun dibagi dua.

“Jadi hari ini kita masih menggunakan skema mandiri dulu,” tuntasnya. (jim)