Kurang Koordinasi Antar SKPD, Data Angka Kemiskinan di Sumedang Simpang Siur

oleh -
Kepala Bappppeda Sumedang Hj. Tuti Ruswati

RADARSUMEDANG.ID – Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati mengatakan, bahwa data mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang terhimpun pada tahun 2020 masih simpang siur.

Itu terjadi akibat adanya perbedaan dalam penghitungan data yang dilakukan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya.

“Oleh karena itu koordinasi tiap sektor sangat perlu diperhatikan khususnya kepada SKPD yang memiliki program khusus berupa bantuan bagi masyarakat miskin, sehingga hasil data menjadi lebih akurat serta bisa lebih dioptimalisasi,” kata Tuti dalam sebuah acara di Pendopo IPP Setda, Rabu (6/1).

Selain itu pada tanggal 28 Desember 2020 lalu, Turi juga sempat mengatakan bahwa data angka kemiskinan yang simpang siur ini diakibatkan karena ada perbedaan metodologi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kita (Pemerintah Daerah. Red). Jadi ada istilah kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

“Untuk metodologi yang dipakai BPS adalah makro berdasarkan SUSENAS yang lebih kepada makanan dan non makanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Sementara kita ke pendekatan mikro yang menyasar ke rumah tangganya langsung,” kata Tuti kepada Radar Sumedang dalam sebuah acara di Cimalaka, (28/12/2020) lalu.

Tuti juga menyampaikan, melalui SAKIP Desa angka kemiskinan bisa diketahui melalui verify data DTKS dengan metodologi kemiskinan mikro.

“Jadi kita itu lebih kepada berapa KK miskin yang menjadi target setiap desa dengan target 8 persen penurunannya atau 0,8 persen dari prosentase desa tersebut. Itu sudah berjalan dan setiap desa sudah input, sehingga kita bisa cek sejauh mana desa penurunan angka kemiskinan termasuk penurunan angka stunting,” jelasnya. (jim)