Kapolres Beberkan Sejumlah Pelanggaran Yang Dilakukan PT SBG dan PT APD

oleh -

CIMANGGUNG,RADARSUMEDANG.ID – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto menilai bahwa sejumlah pengembang perumahan dilokasi longsor Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung diduga melanggar aturan.

“Aturan yang dilanggar dilakukan oleh pengembang Perumahan SBG (di atas bukit) yakni PT SBG dan perumahan yang berlokasi di lereng bukit, yaitu PT APD meliputi tiga hal. Ketiga hal yang dilanggar itu yaitu tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan,” ucapnya kepada wartawan.

Kapolres menambahkan, hasil analisa menemukan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan oleh kedua pengembang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan.

“Berdasarkan analisa hasil keterangan dari sejumlah warga sekitar, kepala desa, hingga kepala bidang terkait pengembangan lokasi tersebut menjadi perumahan, pihak pengembang tidak melaksanakan ketentuan dalam upaya menyetabilkan lereng dan menerapkan sistem drainase yang tepat hingga meminimalkan pembebanan pada lereng,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata ia, pihak pengembang juga diduga tidak melakukan kajian geologi tata lingkungan atau geologi teknik dasar sebagai landasan pelaksanaan pembangunan sehingga terjadinya dampak terhadap lingkungan berupa longsor.

“Hasil analisis lainnya adalah pola ruang resapan air mempunyai fungsi untuk meresapkan air hujan. Sehingga, tempat pengisian air dini yang berguna sebagai sumber air dan dalam ketentuan tidak diperbolehkan untuk hunian atau perumahan,” katanya.

Selain hasil analisis, kata Eko, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi longsor. Hasilnya, menemukan adanya beberapa saluran air atau drainase buatan yang belum ditembok, yang mengalir dari perumahan SBG dan Perumahan Kampung Geulis (Tepat di atas TKP longsor) mengarah ke satu selokan yang kemudian mengalir ke sungai yang lebih besar.

“Sehingga ketika hujan lebat dan debet air besar, saluran air atau drainase buatan yang belum ditembok tesebut mengalami resapan. Hal ini membuat struktur tanah menjadi tidak stabil dan longsor menimpa rumah warga di Perumahan Pondok Daud yang berada di bawahnya,” tutur Eko.

Eko menuturkan, hasil keterangan dari pihak pengembang menyebutkan bahwa perumahan SBG tidak memiliki tembok penahan tebing (TPT) di sepanjang jalur longsoran tersebut serta adanya penebangan pohon di lahan lereng antara Perumahan SBG dan Perumahan Pondok Daud oleh pengembang Perumahan Kampung Geulis untuk dijadikan jalan.

“Pengusutan perizinan untuk perumahan di lokasi longsor yang menyebabkan tewasnya 40 korban jiwa terus berlanjut, tahap selanjutnya, akan melakukan wawancara dengan penanggungjawab teknis pembangunan Perumahan Kampung Geulis.

Kemudian, kata Eko, meminta keterangan dari PT APD, meminta keterangan atau pendapat dari ahli geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kemeterian ESDM, BMKG Bandung, dan keterangan atau pendapat dari ahli pidana. (tha)