Pemkab Sumedang Sepakat Perpanjang PSBB Proporsional Hingga 8 Februari 2021

oleh -
Pemkab Sumedang Sepakat Perpanjang PSBB Proporsional Hingga 8 Februari 2021

RADARSUMEDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang sepakat memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Proporsional hingga 8 Februari mendatang.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang, Asep Taufiq menjelaskan, perpanjangan menyusul terbitnya Instruksi Mendagri No. 2/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Instruksi Mendagri itu ditujukan kepada para gubernur dan bupati/wali kota Pulau Jawa dan Bali untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM mulai 26 Januari-8 Februari 2021. Setelah sebelumnya PPKM berlaku tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.

Selain itu, perpanjangan PSBB Kabupaten Sumedang juga merupakan Keputusan Bupati Sumedang No. 61/2021 tentang PSBB Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 25 Januari 2021.

“Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan PPKM atau PSBB Proporsional terhitung mulai hari ini (Selasa, 26 Januari 2021) sampai 8 Februari 2021,” jelas Asep Taufiq, Selasa (26/1).

Asep Taufiq katakan, peraturan yang berlaku pada Kepbup secara garis besar tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. Mengingat isinya sama dengan Instruksi Mendagri.

“Kerja di rumah atau work from home (WFH) masih 75 persen dan work from office (WFO) masih perboleh dengan persentase 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.

“Begitu juga untuk sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya masih secara online (dalam jaringan/daring). Jadi sampai saat ini belum ada pembelajaran tatap muka dalam kelas,” tambahnya.

Ia memaparkan untuk sektor esensial dan kegiatan konstruksi tetap bisa beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ibadah di tempat ibadah diizinkan dengan jamaah 50 persen dari kapasitas tempat ibadah.

Baca Juga: Breaking News : PSBB Sumedang Dilanjut untuk Seluruh Kecamatan

Kegiatan sosial budaya dan kegiatan fasilitas umum jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIB dengan pengunjung 50%.

Sementara untuk transportasi umum, pengaturan kapasitas sebanyak 50 % dan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.

Asep menambahkan, Kepbup juga membatasi hanya 25% pengunjung kafe, warung makan dan restoran untuk makan di tempat dan lebih mengarahkan layanan pesan antar (delivery) dan dibawa pulang (take away) sesuai dengan jam operasional.

Baca Juga: Berikut Alasan Bupati, Apabila Sumedang Kembali Menerapkan PSBB

Termasuk, ada perubahan pada sektor pusat perbelanjaan, mal, minimarket, usaha sejenis dan restoran, warung makan, kafe batasan waktu beroperasinya berubah menjadi sampai pukul 20.00.

Dengan demikian, bilamana setiap orang yang melanggar ketentuan PSBB. Maka akan diberi sanksi administratif sesuai Perbup No. 5/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan Covid-19.

“Jenis sanksi berupa denda administratif paling besar Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha, sampai pencabutan izin usaha,” paparnya.

(jim)