Akhirnya Atribut Parpol dan Reklame di Sumedang Ditertibkan

oleh -
Sejumlah petugas dari Satpol-PP Kab. Sumedang saat melakukan penertiban reklame, spanduk dan atribut parpol yang dipasang di titik-titik yang dilarang, Kamis (4/2).

RADARSUMEDANG.ID – Satpol PP Kabupaten Sumedang akhirnya menertibkan atribut partai politik (parpol) yang dipasang di titik-titik strategis kawasan Sumedang Kota.

Pantauan Radar Sumedang, selain menertibkan atribut parpol petugas juga menertibkan spanduk dan baliho yang telah habis masa berlakunya.

Penertiban dilakukan di tempat-tempat dan fasilitas umum seperti Taman Endog (paling banyak dipasang), Bundaran Alam Sari, persimpangan Gunung Kunci, hingga Bundaran Binokasih.

Dikonfirmasi, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Sumedang, Hilman Abdilah mengatakan bahwa penertiban dilakukan sebagai upaya untuk supaya wajah Kota Sumedang terlihat nyaman dan tidak semrawut.

“Untuk atribut dan spanduk parpol, pada dasarnya memang kegiatannya sudah selesai. Kita juga sudah komunikasi dengan pihak parpol. Sebab yang ditertibkan hari ini, hanya yang di titik-titik terlarang,” kata Hilman saat dikonfirmasi Radar Sumedang, Kamis (4/2).

Adapun disebutkan Hilman, untuk penertiban reklame di luar partai atau reklame yang bersifat komersil terpaksa ditertibkan lantaran masa berlakunya sudah habis. Bahkan diantaranya ada sebagian reklame yang tidak berpajak.

“Iya betul, ada yang tidak berpajak dan penyimpanannya juga tidak sesuai tempat seperti di pepohonan dan tiang listrik. Rata-rata yang habis pajak itu di tahun 2020,” sebut Hilman.

Kendati demikian dijelaskan Hilman, dalam giat penertiban reklame, pihaknya selalu berkomunikasi terlebih dahulu secara tertulis dan dialogis.

“Intinya kami menyampaikan bahwa ada titik-titik yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame. Sekalian kita silaturahmi sama pihak yang bersangkutan,” jelasnya.

Seperti diberitakan Radar Sumedang sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Perbup 46/2009 reklame komersil mesti mengantongi izin dari Satpol-PP. (jim)