Hingga Hari Ini Relokasi Korban Longsor Belum Ada Kejelasan

oleh -

RADARSUMEDANG.ID, CIMANGGUNG – Sejumlah warga korban longsor Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah terkait relokasi pasca longsor.

Tokoh masyarakat setempat yang juga korban longsor KH Totoh Gozali mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait relokasi, namun desas desus informasi yang diterimanya ada dua lokasi yang akan dijadikan alternatif relokasi yakni di Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan.

“Bukannya kami tidak ingin direlokasi ketempat yang ditentukan pemerintah, namun harus diperhitungkan yang matang, jangan sampai direlokasi ketempat terpencil yang menyulitkan untuk beraktivitas,” ucapnya kepada Radar Sumedang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra mengatakan terkait tempat relokasi untuk para korban longsor di Cimanggung, sampai saat ini belum jelas relokasinya dimana. Sebab, belum ada laporan yang masuk ke DPRD Sumedang fiksnya itu dimana.

“Ada dua alternatif di Tegalmanggung merupakan tanah khas desa, yang memerlukan regulasi serta aturan untuk membebaskannya. Serta biaya yang dibutuhkan pun relatif besar. Sementara di Elha Gold Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan, belum ada laporan lanjutan baik dari pihak pengembang maupun asperumnas,” katanya usai menyerahkan donasi bersama DPD PDIP Jabar di Posko SMAN Cimanggung.

Irwansyah mengaku, seluruh keluhan tersebut sudah disampaikan ke DPD. Pihaknya, atas nama DPC PDIP dan ketua DPRD minta restu kepada masyarakat agar apa yang akan diperjuangkan oleh PDIP dikabulkan Allah SWT.

“Kami memastikan DPD PDIP akan terus mengawal dan menyisir segala keluhan masyarakat yang belum tercover oleh pemerintah,” ucapnya

Ia menjelaskan, untuk tempat hunian sementara Rusunawa di Rancaekek katanya ada masyarakat yang setuju ada juga yang tidak setuju.

“Ya tentu ada permasalahan yang belum selesai yang tentunya insya Allah nanti akan kita musyawarahkan sehingga semuanya dapat menerima,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono yang juga anggota DPR RI mengatakan pihaknya akan mengakomodir keluhan masyarakat korban dan terdampak longsor dan melaporkan ke pemerintah pusat. Saat ini, kata Ono yang perlu dilakukan adalah pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Setelah ke DPR RI nanti kita akan usulkan ke pemerintah pusat melalui BNPB dan BPBD provinsi dan kabupaten. Mudah mudahan anggaran untuk tempat relokasi dan pemulihan ekonomi segera terwujud,” tandasnya.

Ono menjelaskan, sebagai manusia wajib melakukan pencegahan terhadap bencana-bencana. Oleh sebab itu, harus mempunyai naluri bagaimana kita hidup bersahabat dengan alam tidak melakukan eksplorasi eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya mengganggu kestabilan mengganggu kelestarian alam itu sendiri.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk kedepan, setiap pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan seperti aspek Amdal misalnya analisis dampak lingkungan yaitu harus benar-benar dibuat, selanjutnya, terkait dengan alih fungsi lahan lahan hutan atau misalnya gunung yang lereng-lereng nya yang tadinya tumbuh pohon-pohon keras itulan sekarang sudah beralih banyak beralih menjadi kebun hortikultura di tanam sayur-sayuran sehingga pada akhirnya tidak ada faktor yang mengikat tanah tersebut,” tambahnya. (tha).