Ganti Rugi Belum Dibayarkan, Desa Mekarasih Krisis Tempat Pemakaman Umum

oleh -

RADARSUMEDANG.ID, JATIGEDE – Pemerintah Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede menuntut pihak Satker Waduk Jatigede dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung membayar ganti rugi tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) milik desa yang dibebaskan untuk pembangunan jalan Lingkar Timur Jatigede.

Selain tanah TPU, ada sejumlah aset desa yang dibebaskan namun belum dibayar ganti ruginya, seperti jalan desa dan tanah kas desa.

Kepala Desa Mekarasih, Cecep Suryana menyebutkan seharusnya pembayaran ganti rugi sudah dilaksanakan kurun waktu 2011. Sebab pendataan pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2010.

Ia menuturkan, untuk bangunan atau tegakan diatas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pembangunan jalan lingkar, sebenarnya sudah dibayar. Namun tidak sekaligus dengan pembayaran ganti rugi tanah atau lahan.

“Saat itu memang pembayaran ganti rugi tidak sekaligus. Jadi pihak Satker mendahuLukan membayar bangunan atau tegakannya saja. Untuk lahan atau tanah, pembayarannya dijanjikan menyusul. Tapi hingga kini ternyata tidak ada realisasi,” ujar Cecep, Rabu (10/2).

Pihak pemerintah desa, kata dia, telah beberapa kali menyampaikan perihal tersebut, baik ke pihak Satker Waduk Jatigede serta BBWS. Namun hingga hampir 8 tahun belum ada kepastian.

Persoalan yang mendesak, akibat belum dibayarnya ganti rugi, kata Cecep, pihak desa hingga kini belum bisa merealisasikan pengadaan lahan untuk TPU.

“Karena anggaran untuk pengadaan TPU menunggu realisasi pencairan ganti rugi,” ucapnya.

Dulu, kata dia, di Mekarasih terdapat 3 titik TPU. Dua titik TPU dengan luas sekitar 500 bata terkena pembebasan lahan. Sehingga tersisa satu titik lahan TPU. Namun yang satu titik ini diperkirakan tidak akan bisa menampung banyak. Kondisi itu membuat Desa Mekarasih krisis lahan TPU.

“Karena dulu dua lahan TPU dibebaskan maka hanya ada sisa satu titik. Yang satu titik ini sudah hampir penuh. Sehingga muncul kekhawatiran kami jika nanti TPU yang satu ini penuh. Dimana kami akan memakamkan jika ada warga yang meninggal,” tutur Cecep.

Kades mengungkapkan, perihal ketersedian lahan TPU kerap dipertanyakan warga terhadap pemerintah desa. Namun pemdes belum bisa mengambil langkah dalam menyediakan lahan karena terbentur belum dibayarnya ganti rugi lahan TPU dari pihak Satker.

Dikatakan, jumlah aset Desa Mekarasih yang belum diganti rugi akibat dibebaskan untuk kepentingan pembangunan jalan lingkar mencapai 7.5 hektare. Namun dari luasan tersebut pihak desa belum mengetahui nominal yang akan diterima ketika pembayaran ganti-rugi direalisasikan.

“Kami berharap untuk ganti rugi TPU disegerakan agar kami cepat mencari pengganti lahan TPU,” katanya. (gun)