Dony Kembali Bahas Percepatan Tol Cisumdawu Termasuk Pencairan Ganti Rugi

oleh -

RADARSUMEDANG.ID – Untuk kesekian kalinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Kementerian PUPR kembali membahas percepatan tol Cisumdawu.

Kementerian PUPR yang diwakili oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah 6 DKI Jakarta – Jawa Barat itu selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi, juga membahas progres Tol Cisumdawu terutama target konstruksi Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61 kilometer (Km) di Jawa Barat rampung seluruhnya pada akhir 2021.

Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir yang menerima rombongan dari Direktorat Jenderal Bina Marga itu mengatakan, Pemda Sumedang berkepentingan dalam percepatan jalan tol Cisumdawu.

Pasalnya kata Dony, dengan adanya aksesibilitas tol maka akan mempermudah orang datang ke tempat wisata, ekonomi dan sebagainya di Sumedang.

“Jadi pada dasarnya kalau cepat selesai, maka aksesibilitas ke Sumedang juga akan lebih cepat lagi sehingga akan meningkatkan perekonomian. Hari ini kami kembali koordinasi supaya pembebasan jalan cepat selesai juga konstruksinya bisa cepat dilaksanakan, sehingga target akhir tahun selesai mudah-mudahan tercapai,” kata Dony di Gedung Negara, Rabu (17/2).

Selain itu pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Satker, Menko Kemaritiman dan Investasi untuk penyelesaian. “Kita ingin percepat itu supaya elman-nya membayar. Sambil menunggu dibayar, kita harapkan kontruksi bisa dibangun. Akan tetapi kita fokus dulu ke lahan dan kontruksi pun pararel sambil jalan,” ucapnya.

Dikatakan, akselerasi pembangunan tol Cisumdawu terus dilakukan terlebih karena di Sumedang sudah ada tim khusus dibawah pimpinan Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Termasuk lanjut Dony, pihaknya terus mengkomunikasikan kepada warga masyarakat ketika tanahnya sudah terbayarkan tinggal tunggu waktu. Mengingat ada satgas B yang bertugas untuk mendata tanaman dan bangunan. Sedangkan untuk lahan oleh satker dan BPN.

“Kewenangan kami sebetulnya sudah selesai yakni untuk tanaman dan bangunan sehingga tinggal lahan. Kami akan bantu secepatnya. Kemudian kami akan perintahkan kepada Camat dan Kepala Desa untuk mengedukasi dan memobilisasi warga bisa menerima sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Sementara bagi yang tanahnya yang tinggal proses pencairan, dirinya pastikan akan mengumpulkan warga yang akan melakukan pencairan. Hal ini dilakukan supaya bisa cepat dibuat konstruksinya.

“Misalnya ada lahan sepakat mau dijual atau fix tinggal bayar dengan harga sekian. Cuman nanti ada proses sebulan misalkan, kan ini sayang waktu sehingga kami sampaikan bahwa ini akan segera dibayar. Akan tetapi guna memanfaatkan waktu, kontruksi akan dibangun,” ujarnya.

“Kami sekarang sedang petakan itu by name by address. Datanya sudah lengkap tinggal bayar dalam waktu dekat, tidak sampai berlarut-larut. Karena tadi ada komitmen dari elman dan satker lahan akan mempercepat pembayaran kepada yang sudah beres atau clean and clear,” tambahnya.

Sementara, Kepala Balai Besar Pelaksana jalan nasional wilayah 6 DKI Jakarta – Jawa Barat, Hari Suko Setiono menyebutkan, jalan tol kita dari seksi 1 sampai 6 akan dikebut karena telah sepakat harus selesai akhir tahun

“Saya berkoordinasi dengan Pa Bupati untuk membuat terobosan baru. Yang mana ini sudah siap bayar dan yang sekarang dananya juga sudah disetujui oleh elman. Kita minta dukungan pa Bupati supaya bisa sosialisasi dengan warga sehingga kita bisa segera masuk untuk fisiknya,” sebut Hari.

Oleh karena itu, dengan waktu kita 8 bulan kita maksimalkan. Meski saat ini kendala yang masih dihadapi adalah lahan.

“Untuk yang belum terbayarkan kita tempuh sesuai dengan aturan pengadaan lahan. Kalau sampai pada titik Musyawarah tidak ada titik temu maka akan dibawa ke pengadilan atau konsinyasi. Adapun khusus untuk seksi 4,5, dan 6 progresnya baru 50 persen,” terangnya. (jim)