Warga Diam-diam Bangun Rumah Hantu, PPK Tak Akan Bayar Ganti Rugi

oleh -

RADARSUMEDANG.ID – Ketua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu, Martin Andreas Pandjaitan akan bersikap tegas terkait dengan bangunan liar (dibangun secara mendadak dan sengaja) seperti patung dan relief yang tidak termasuk dalam alokasi dana ganti rugi.

Menurutnya, rumah hantu, patung dan relief tidak akan dibayar karena merupakan bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Lebih lagi, hal-hal seperti itu telah menghambat percepatan pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu.

“Rumah hantu, patung dan relief adalah bangunan yang sengaja secara diam-diam dibangun. Karena berdasarkan UU 2/2012 bahwa bangunan liar itu tidak bisa dibayar,” kata Martin saat menghadiri verifikasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cisumdawu di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kamis (18/3)

Karenanya, pihaknya akan mengakomodir untuk penyesuaian data di masyarakat apakah sesuai dengan data yang berada di BPN.

“Apabila tidak ada kecocokan, akan diverifikasi langsung ke lapangan hal ini dimaksudkan agar tidak adanya permasalahan dana yang tidak sesuai dengan data yang di inginkan,” ujarnya.

Sementara Camat Sumedang Utara, dalam verifikasi setidaknya ada 42 warga yang yang keberatan terhadap harga yang sudah ditetapkan.

“Mudah mudahan dengan adanya sosialisasi ini warga bisa mengerti dan paham dengan harga yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah telah berupaya terkait dengan pembangunan jalan tol Cisumdawu warga tidak akan merasa dirugikan. Kami berharap verifikasi ini segera tuntas agar pembangunan jalan tol bisa berjalan dengan lancar,” tandasnya. (jim)