Mudik Kembali Dilarang, Begini Kata Manajemen Bus MS

oleh -
ilustrasi

RADARSUMEDANG.ID – Pihak Manajamen Bus Medal Sekarwangi (MS) menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang lagi-lagi melarang mudik lebaran.

General Manager, PT Medal Sekarwangi, Rafika Adnur menyebut, kebijakan larangan mudik ini dipastikan akan berdampak pada sektor jasa transportasi.

Bahkan bukan hanya pelaku jasa transportasi yang akan dirugikan, namun semua karyawan dan awak bus.

Padahal pihaknya sedikit lega karena sebelumnya muncul kebijakan mudik diperbolehkan.

Alih-alih momentum lebaran (mudik. Red) membawa hoki ditengah pandemi Covid-19, rupanya berubah menjadi kekhawatiran.

“Pada masa pandemi Covid-19 ini, karyawan hanya bekerja 15 hari per bulan dengan hanya setengah gaji. Dengan sistem ini pun perusahaan masih dalam posisi merugi dan sebenarnya sangat berharap dapat terganti oleh arus mudik. Eh ternyata dilarang lagi,” sebut Rafika saat dihubungi wartawan, Senin (5/4).

Alhasil, tidak kemungkinan, perusahaan mesti melakukan pemberhentian kerja dalam waktu dekat, kendati masih mengusahakan untuk tidak mengambil keputusan ini.

“Selama ini, awak bus mendapat penghasilan dari sistem bagi hasil pada setiap kali beroperasi. Maka ketika mudik dilarang, mereka tidak akan mendapat penghasilan sama sekali,” kata Rafika.

“Oke misalkan perusahaan masih memiliki aset untuk dijual. Tapi kalau karyawan dan awak bus belum tentu memiliki aset atau tabungan. Apalagi yang masih muda,” tambahnya.

Belum lagi, perusahaan otobus (PO) bus legal dibayang-bayangi menjamurnya angkutan ilegal seperti tahun lalu.

Selain minim pengawasan, pemudik dengan mudahnya sembunyi-sembunyi dari kota pulang ke kampung halaman.

“Kami memiliki database konsumen, jadi kami bisa berkomunikasi dengan konsumen, dan ternyata pelanggan kami ini tetap pada mudik tahun kemarin. Menggunakan angkutan ilegal yang tarifnya bisa sampai tiga kali lipat bahkan lebih,” tukas Rafika seraya menyebut angkutan ilegal memiliki ukuran kecil, seperti kendaraan pribadi.

Dengan demikian, jika dibandingkan perusahaan jasa transportasi legal sangat jelas dalam pengawasannya, bahkan disiplin dalam mencegah Covid-19.

“Kami ini kan diawasi, kendaraan harus disemprot disinfektan, penumpang dan awak bus wajib menggunakan masker dan hand sanitizer. Sebelum masuk terminal, suhu tubuh diperiksa, jumlah penumpang dibatasi, di terminal diperiksa semua prosedur tersebut,” kata Rafika.

Oleh sebab itu, dirinya berharap Kemenhub mengkaji ulang terkait kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini.

“Saya pikir simpel sih. Untuk menekan pandemi ini tinggal memperketat di terminal saja. Jika ada indikasi terpapar Covid-19, tinggal diisolasi,” pungkasnya. (jim)