DPRD Sumedang Pastikan Kawal Pemberlakuan Parkir Berlangganan di Sumedang

oleh -

RADARSUMEDANG.ID – Satu pekan pemberlakuan parkir berlangganan di Kabupaten, DPRD Kabupaten Sumedang memastikan bakal terus mengawal sejauh mana manfaat dari parkir berlangganan.

Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan masih ditemukan ada beberapa Juru Parkir (Jukir) rekrutan Dinas Perhubungan (Dishub) yang kedapatan masih menerima uang dari pemilik kendaraan.

Menurut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus membenahi penerapan Parkir Berlangganan.

Dikatakan bahwa, selain masih ada Jukir yang menerima uang dari pengguna jalan. Hasil pantauan di lapangan, beberapa lapak parkir berlangganan jug masih belum tertata dengan baik.

“Kalau saya melihat di lapangan, memang tidak menemukan juru parkir berlangganan yang meminta, tapi kalau yang menerima uang ketika dikasih itu masih ada. Seharusnya jangan diterima, karena itu sudah aturan,” kata Asep Roni, Kamis (8/4).

Selain itu dirinya juga mengatakan, zona parkir berlangganan rata-rata posisinya berdekatan dan ada juga yang berjauhan. Termasuk dalam hal ini, di zona parkir berlangganan tidak tampak adanya rambu-rambu khusus.

“Harusnya kan tertata dengan baik, mana zona parkir berlangganan mana yang bukan. Karena di lapangan masih banyak petugas parkir yang bukan parkir berlangganan,” ujarnya.

Meski demikian dirinya masih bisa memaklumi, lantaran pemberlakuan parkir berlangganan baru diterapkan beberapa hari saja atau baru sepekan berjalan yang terhitung mulai 1 April lalu.

“Ini kan baru seminggu berjalan, jadi kita bisa memaklumi. Namun, kita akan pantau terus. Jika saja sudah berjalan satu bulan masih seperti ini, saya kira perlu ada evaluasi lagi secara menyeluruh akan penerapan Parkir Berlangganan ini,” tuturnya.

Sementara terkait target dari parkir berlangganan yang mencapai Rp 10 Miliar pada tahun 2021 ini, Roni berharap agar Dinas terkait harus selalu koordinasi dan inventarisasi jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak kendaraannya ke Samsat.

“Rencananya parkir berlangganan ini diterapkan diawal tahun 2021, faktanya berjalan di bulan April. Jadi ada 3 bulan yang terlewat. Untuk itu, Pemda harus terus melakukan koordinasi agar terpantau terus berapa target yang sudah dicapai setiap bulannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Perhubungan Sumedang Atang Sutarno menyebut pemberlakuan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang baru berjalan sepekan. itu artinya masih banyak yang harus dibenahi. namun kata Atang laporan dan respon dari masyarkat sangat diperlukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam pemberlakuan parkir berlangganan tersebut.

“Kami akui jika dilapangan masih ada petugas kami yang menerima uang. Namun itu sudah kami tegur dan tentunya kami sudah menugaskan para pengawas jukir dilapangan sehingga jika hak itu terjadi akan dilakukan pemanggilan serta peringatan,” ujarnya. (jim)