Pembagian THR PT Kahatex Dihentikan Paksa

oleh -

CIMANGGUNG – Dihari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejumlah kegiatan yang mengundang kerumunan massa sementara waktu dilarang. Meski demikian, larangan tersebut tidak diindahkan perusahaan PT Kahatex karena melaksanakan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) lembaran kepada 30700 Ribu Karyawan.

Dinilai memancing kerumunan massa. Pembagian THR karyawan PT Kahatek itu dihentikan secara paksa oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cimanggung.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumedang Bambang Rianto yang datang bersama rombongan Forkopimcam Cimanggung meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan pembagian THR karena ada kehawatiran terjadi penyebaran Virus Corona.

“Setelah menerima laporan tersebut, kami langsung mendatangi perusahaan dan bertemu dengan HRD serta bagian umum, setelah berkoordinasi ternyata betul ada pembagian THR kepada Karyawan menjelang hari raya idul Fitri,” ucapnya.

Ia pun meminta pihak perusahaan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib memakai masker, sarung tangan, menjaga physical distancing (menjaga jarak).

“Melihat kondisi pembagian THR dan banyak kerumunan massa, sehingga meminta pembagian THR dihentikan selama 14 hari kedepan, karena dikhawatirkan adanya penyebaran Covid-19 terlebih ada Karyawan yang terpapar Virus Corona,” tambahnya.

Selanjutnya, kata ia, pihaknya bersama Forkopimcam Cimanggung menyarankan kepada perusahaan agar pembagian THR dilakukan secara online atau transfer.

“Setelah memberikan pengertian kepada HRD dan Bagian Umum dan mereka siap membagikan THR secara Non Tunai,” tutupnya.

Sementara itu, Manajer Umum Bidang Humas dan Lingkungan PT Kahatex Luddy Sutedja menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang beserta jajarannya.

“Perlu kami sampaikan bahwa kami
tidak bermaksud sedikit pun untuk tidak melaksanakan peraturan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bapak Bupati Sumedang Nomor 30 tahun 2020,” ucapnya.

Menurutnya, sejak tanggal 23 Maret 2020 kami telah merumahkan karyawan/ti sebanyak 10.700 orang sesuai dengan Surat Edaran Bapak Bupati Sumedang Nomor : 443.1958/Kesra tanggal 23 Maret 2020 perihal penutupan aktivitas dunia usaha.

“Saat itu kami langsung berkoordinasi dengan 4 serikat pekerja tentang Surat Edaran tersebut dan seluruh Serikat Pekerja dapat memahami kondisi saat ini,” ucapnya.

Luddy menambahkan, 4 serikat pekerja menyampaikan bahwa untuk hak-hak karyawan tetap harus terpenuhi seperti upah dan THR. Pada saat pelaksanaan koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan yakni upah dibayarkan pada saat karyawan/ti dirumahkan dan THR akan diatur kemudian namun pada saat itu disepakati pembagian THR akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020.

“Saat itu kami tidak dan belum mengetahui adanya pelaksanaan PSBB pada tanggal tersebut. Setelah kami mengetahui peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Sumedang tentang pelaksanaan PSBB yang waktunya bertepatan dengan pembagian THR, pada saat itu juga kami berkoordinasi dengan 4 Serikat Pekerja untuk mengundurkan pelaksanaan pembagian THR. Namun serikat pekerja keberatan mengingat kebutuhan kawan kawan anggota atau karyawan untuk menghadapi bulan Puasa dalam kondisi wabah Virus Corona dan penerapan PSBB ini sehingga mendesak perusahaan untuk membagikannya,” katanya.

Oleh sebab itu, kata ia, serikat pekerja maupun Perusahaan kesulitan untuk menghubungi seluruh karyawan/ti yang sudah dirumahkan. Oleh karena itu pihaknya berusaha menyampaikan surat kepada Bupati Sumedang dan jajarannya pada tanggal 21 April 2020.

“Allhamdulillah pelaksanaan THR untuk tanggal 22 April 2020 telah selesai dilaksanakan dengan lancar dengan tetap mengedepankan Physical Distancing dan Protokol Kesehatan. Atas perintah Bapak Bupati untuk tanggal 23 April dan 24 April 2020 pembagian THR tidak akan kami laksanakan,¬†namun kami akan berusaha berkoordinasi dengan 4 Serikat Pekerja untuk menghubungi Karyawan/ti perihal pembatalan tersebut,” tambahnya.

Selanjutnya, lanjut Luddy, pihaknya akan berusaha membantu Karyawan/ti yang memiliki Nomor Rekening, uang THR akan ditransfer dengan syarat menyampaikan Nama Lengkap, Bagian, Shift , Nomor Kartu, Nomor Rekening dan Nama Bank ybs.

“Bagi yang tidak memiliki Nomor Rekening tetap akan kami bagikan THR tersebut setelah masa PSBB berakhir,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua SPSI Jayadi Prasetya mengaku keberatan atas pemberhetian pembagian THR itu mengingat kebutuhan hidup sangat mendesak.

“Menghadapi bulan puasa dalam kondisi wabah virus corona serta penerapan PSBB yang sangat ketat ini sangat merugikan kawan-kawan anggota atau karyawan untuk sehingga tetap mendesak Perusahaan untuk membagikan THR,” harapnya. (tha)

 

oleh