Pertanyakan Kompensasi Pembangunan BTS

oleh -
Istimewa

TANJUNGSARI – Sejumlah warga Perumahan Tanjungsari Permai RW 07, 09, dan 10, Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari mempertanyakan kejelasan pembangunan BTS atau tower milik salah satu provider di Indonesia.Sebab, pelaksanaannya syarat akan fiktif. Pertama, tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar khususnya di radius 50 meter. Kedua, tidak adanya izin tetangga (HO) dan ketiga, kompensasi yang diberikan dari perusahaan provider kepada warga sekitar.

“Kami jelas mempertanyakan sejauh mana legal aspeknya, seperti izin tetangga dan kompensasinya. Sebab, sampai tower ini dibangun, tidak ada kabar ke warga sekitar,” ujar ketua RW 10 kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, meski lokasi tower berada di RW 07, namun radiasinya sampai ke RW 09 dan 10. Namun, kompensasi kepada warga terdekat tidak ada.

“Kompensasi hanya diberikan kepada sebagian warga di RW 07, yang memang berdekatan langsung dengan tower. Namun, kami juga terkena dampaknya jika tower roboh atau radiasinya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ustad Saepul, yang belum menerima kompensasi meski lokasinya paling dekat dengan BTS. Meskipun sudah ada nilai yang dikeluarkan waktu sosialisasi pertama pembangunan sekitar bulan Februari 2020 lalu.

“Kompensasinya macam macam. Kalau sewa tanah ke yang punya lahan itu Rp150 juta untuk 10 tahun. Berarti Rp15 juta per tahun. Tapi kalau kompensasi kepada warga, disesuaikan dengan jarak lokasi ke tower. Yang paling dekat harganya paling mahal,” katanya.

Dikatakan Saepul, warga tidak muluk muluk ingin komentar, yang terpenting pelibatan warga dalam segala hal. Misalnya, proses pembangunan hingga perizinan dan bentuk kontribusi ke warga.

“Warga mah hanya minta dilibatkan, gak muluk muluk. Namun, kayaknya pihak desa serba tahu dan serba ingin sendiri saja, tidak melibatkan warga,” katanya.

Seperti diketahui pemasangan tower (BTS) itu dilakukan sejak Februari 2020 lalu. Proses pengerjaan tiga bulan dan sudah selesai April lalu. Namun, sejak dibangun sampai berdiri, sebagian warga merasa tidak dilibatkan bahkan minim sosialisasi. (tha)

oleh