Sumbang PAD Terbesar, Sayang Jatinangor Minim Fasum dan Fasos

oleh -
ILUSTRASI: Tampak pemandangan jembatan Cincin yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor

JATINANGOR – Meski Jatinangor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, namun tidak sebanding fasilitas sosial (Fasos) dan Fasilitas umum (Fasum) yang masih minim.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor yang juga Pimpinan Pondok Modern Al Aqsha Cibeusi Jatinangor, Dr. KH. Mukhlis Aliyudin mengaku miris melihat Jatinangor yang belum memiliki alun-alun dan masjid besar.

“Sebagai tokoh dan warga Jatinangor, saya merasa malu melihat Jatinangor sekarang yang minim fasos dan fasum. Padahal Jatinangor itu sebagai etalasenya Kabupaten Sumedang dan miniaturnya Indonesia. Sebab ribuan mahasiswa dari seluruh provinsi di Indonesia ada di sini,” ucapnya.

Menurut Kiai, Jatinangor itu secara letak geografis paling strategis,  karena dihimpit oleh Kabupaten Bandung dan akses menuju Cirebon.

Sebagai daerah perlintasan harusnya Jatinangor menjadi Kecamatan percontohan di Kabupaten Sumedang.

“Kalau gak salah Jatinangor itu mau dijadikan kota administratif, jadi mengelola sendiri asetnya. Dan saya mendukung karena ini demi kemajuan Jatinangor,” tuturnya.

Dosen Fakultas Dakwah dan Humaniora UIN SGD Bandung itu pun mengkritisi pembangunan di Jatinangor yang marak tanpa adanya manfaat bagi warga lokal.

Seperti pembangunan apartemen dan perumahan yang tampak mewah.

“Harusnya pembangunan yang memberi dampak dan dirasakan masyarakat lokal. Kalau seperti ini masyarakat lokal hanya sebagai penonton saja,” ucapnya.

Diketahui, sejumlah masyarakat Kecamatan Jatinangor mempertanyakan kembali rencana pembentukan kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) yang telah lama diperbincangkan oleh DPRD dan tokoh masyarakat Jatinangor.

Pernyataan muncul dari Kades Mekargalih Dadan Jamaludin. Menurutnya ada isu pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT) tak salah jika Jatinangor masuk kedalam wilayah KBT.

Sebab Dadan menilai Jatinangor sebagai etalase Kabupaten Sumedang dan menjadi penyumbang PAD terbesar kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sumedang.

“Sejauh ini masyarakat bertanya sejauh mana anggota dewan dan pemangku kepentingan di Pemkab Sumedang memperjuangkan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor. Namun sejauh ini belum ada aksinya,” katanya.

Menurut Dadan, tak menutup kemungkinan jika Jatinangor dibiarkan tak terurus oleh Pemkab Sumedang maka masyarakat lebih memilih masuk kedalam wilayah KBT.

Sebagai contoh, lanjut Dadan pengelolaan sampah di Jatinangor yang tidak terurus Pemda. Sebab Pemda hanya bisa menyediakan dua armada. Padahal volume sampah di Jatinangor sangat tinggi dan perlu penanganan serius.

“Belum urusan yang lain seperti alun-alun, fasos dan fasum. Jatinangor berkesan tertinggal dengan kecamatan lain. Harusnya Jatinangor mendapatkan porsi yang lebih karena PAD-nya pun besar,” ujarnya. (tha)