Masyarakat Semakin Paham Program Perhutanan Sosial

oleh -

JATINANGOR – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Sosialisasi Perhutanan Sosial (PS) tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 di hotel Puri Katulistiwa Jatinangor.

Sekitar 105 tamu undangan hadir dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari Pemrov Jabar, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perum Perhutani, Akademisi, LSM, LMDH & Pokja PPS Jabar.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial Reza Efendi mengatakan dalam kegiatan tersebut dibahas terkait Surat Keputusan (SK) Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) yang berjangka waktu selama 35 tahun.

“Hari ini kita sosialisasi sambil evaluasi terkait program PS serta Perencanaan PS di Jawa Barat untuk tahun 2020, terkait SK ijin IPHPS dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK),” ucapnya.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada 92 ijin IPHPS dan Kulin KK, yang dikeluarkan oleh Kemen LHK dilahan Perum Perhutani Jawa Barat. Bahkan sekitar 155 usulan yang masih berproses dan sebagian besar di kembalikan kepada pemohon.

“Bagi Pemohon perlu ada penguatan pemahaman dimasyarakat bagaimana mengusulkan yang baik dan benar serta lengkap berikut penguatan pendampingan, karena tanpa pemdamping maka akan sulit untuk mendapatkan Ijin Akses,” ungkap Reza.

Sementara terkait isu bahwa SK IPHPS & SK Kulin KK berlaku seperti sertifikat itu tidak benar melainkan hanya ijin Akses.

“Semua itu adalah PR bagi kami untuk meluruskan hal tersebut. Ijin Akses pengelolaan hutan bukan sertifikat kepemilikan lahan, Perhutanan Sosial bukan aset tapi Akses,” tambahnya.

Menurutnya, bagi yang dapat memiliki akses lahan yakni per kelompok yang asli putra daerah dilahan tersebut dan akan dievaluasi selama lima tahun kedepan.

“Masyarakat saat ini semakin paham tentang program Perhutanan Sosial. Dan masyarakat kedepannya semakin sejahtera dengan program PS,” tegas Reza.

Sementara salah satu peserta Poppy Noeraeni dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) dalam diskusi tersebut mempertanyakan, apabila terjadi kerusakan hutan dilahan IPHPS siapa yang bertanggung jawab ?.

“Contohnya ketika terjadi kebakaran hutan yang berawal dari lokasi IPHPS Perhutani gunung malabar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Sehingga pehutani, BNPB, LMDH, Pemda, TNI & Polri turun tangan memadamkan api yang melebar ke wilayah sekitarnya,” ujarnya.

“Pa Reza Effendi menjawab bahwa pemegang SK IPHPS harus terus mendapatkan pembinaan dari Perhutani jadi tidak serta merta lepas dari pengawasan Perhutani,” terangnya.

Sementara menurut Ketua Forum Gunung Geulis Saefudin menilai bahwa akses legal pengelolaan kawasan hutan, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.

“Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dimana Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan,” pungkasnya. (tha).

oleh