Tak Bisa Bayar Denda Administratif, Pelajar di Jatinangor ini Disanksi Melafalkan Pancasila

oleh -

JATINANGOR,RADARSUMEDANG.ID – Hari kesembilan pemberlakuan pengenaan sanksi administratif Perbup 5/2021 tentang pengenaan sanksi adminstratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan AKB, petugas Bidang Gakumlin masih menemukan banyak pelanggar protokol kesehatan.

Terutama saat petugas Gakumlin yang bertugas di Posko Jatinangor saat menemukan ada dua pelajar yang kedapatan tak memakai masker.

Sadar akan hal itu, petugas di lapangan langsung memberhentikan kedua pelajar tersebut yang mengendarai motor matic.

Menurut Anggota Bidang Gakumlin Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang yang sedang bertugas di posko Jatinangor, Yan Mahal Rizzal, begitu dirinya memberhentikan dua pelajar tersebut, keduanya nampak bingung.

Pasalnya pelajar tersebut yang bernama Arif dan Budi belum mengetahui akan adanya giat operasi yang dilakukan petugas pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sumedang.

Alhasil karena belum mempunyai identitas resmi juga tak punya uang untuk membayar denda maksimal sanksi administratif, maka kedua pelajar itu diberi sanksi untuk melafalkan dasar negara Pancasila.

“Perlu diketahui upaya ini kami lakukan untuk melindungi segenap jiwa raga masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Kami juga meminta kedua pelajar tersebut agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan dan tak keluar rumah jika tidak terlalu penting,” kata Rizzal kepada Radar Sumedang, Selasa (19/1).

Tak sampai disitu dirinya juga mengedukasi kedua pelajar asal Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor itu agar tak lagi mengendarai motor. Mengingat mereka berdua dirasa belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Selain itu upaya ini sebut Rizzal dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap warga masyarakat supaya tertib menjalankan protokol kesehatan dan menerapkan 3M.

Karenanya sebagai hukuman, dirinya meminta kedua pelajar yang baru saja masuk SMA.

“Kita disini ada Polisi dan TNI, coba lihat dari segi perlindungan diri saja yang dibonceng ini enggak pakai helm, kan berbahaya. Apalagi KTP, SIM, dan kartu pelajar juga belum ada. Jangan sampai anak-anak dibawah umur nantinya terjaring untuk yang kedua kalinya,” sebut Rizzal seraya memperbolehkan keduanya pulang dan meminta orang tua keduanya untuk membayar denda maksimal Rp 100 ribu.

Lebih lanjut disampaikan Rizzal, berdasarkan catatan jumlah pelanggaran hari ini (19/1) sedikitnya terjaring 195 pelanggaran. Adapun jumlah denda administratif yang terkumpul hari ini sebanyak Rp. 4.093.000.

Sedangkan rekapitulasi jumlah pelanggaran mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai 19 januari 2021 sebanyak 4.839 pelanggaran, dengan total denda administratif sebanyak Rp. 133.861.000. (jim)