Meskipun Reses, Komisi VIII Tetal Gelar Raker Penambahan 10 Ribu Kuota Haji

oleh -
RAKER HAJI: Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Lilis Santika saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait kemungkinan realisasi penambahan 10 ribu kuota haji pada tahun ini, Selasa (23/4/2019) di Gedung DPR Senayan Jakarta.

JAKARTA–Pemerintah bersama DPR menggelar rapat kerja dengan agenda membahas penambahan kuota haji sebesar 10 ribu jemaah pada tahun ini. Pembahasan kali ini tetap dilaksanakan meskipun DPR saat ini sedang dalam masa reses, Selasa (23/4/2019).

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB DPR RI Hj.Lilis Santika menuturkan raker tersebut sangat penting, meskipun dalam masa reses tetap dilakukan. “Karena ini menyangkut kebutuhan umat dan bersifat segera dan mendesak makanya kami tetap melaksanakan raker ini di masa reses,” ujar Hj Lilis dalam pesan instannya kemarin usai mengikuti raker.

Hj. Lilis menyebutkan dalam raker tersebut berusaha mencari alternatif terbaik agar penerapan tambahan kuota haji dapat terselenggara dengan baik.

“Kami bersama pemerintah dalam hal ini Kemenag berupaya mencarikan alternatif-alternatif yang paling memungkinkan dan bisa dilaksanakan. Apakah jatah penambahan kuota 10 ribu itu bisa tahun ini berangkat, ataukah tahun yang akan datang,” ungkap Hj Lilis.

Menurut Hj. Lilis, Komisi VIII berharap penerapan tambahan kuota 10 ribu dapat terlaksana tahun ini agar bisa memangkas masa tunggu calon jemaah haji.

Hanya saja, sambung Hj Lilis, untuk itu perlu melihat sisi kesiapan semua lini agar penerapan kuota tersebut tidak terkesan dipaksakan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan.

“Kami mendengarkan masukan setiap stakeholder dengan maksud penambahan kuota dapat diterapkan merata, adil, wajar dan tidak terkesan dipaksakan,” ujar Hj Lilis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) tentang penambahan 10.000 kuota haji yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Dalam ratas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan komitmennya akan all out merealisasikan penambahan 10 ribu kuota haji tersebut.

“Saya sampaikan bahwa pada dasarnya kami di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas dan segala sesuatu untuk tambahan 10.000 jamaah haji,” kata Menag Lukman usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Lukman juga menyampaikan perlunya menyediakan anggaran baru sebagai konsekuensi dari penambahan 10.000 kuota haji. Anggaran itu nantinya dialokasikan untuk kebutuhan jemaah maupun petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

“Karena dengan tambahan jemaah haji tentu kloter akan nambah dan petugas kloter juga akan bertambah,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, rencananya sebagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan penambahan 10.000 kuota haji akan diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagiannya lagi dari Kementerian Agama dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, Lukman belum bisa menyebut. Menurut dia, pihaknya masih menghitung berapa estimasi anggaran yang perlu dialokasikan BPKH, Kementerian Agama, dan APBN.(rik/net)