ADD Naik Jadi Rp 72 Triliun, Desa Harus Transparan Kelola Dana Desa

oleh -
IST SOSIALISASI DESA SUKSES: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin usai sosialisasi Program Desa Sukses bersama sejumlah kepala desa, baru-baru ini.

SUMEDANG–Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS H Ridwan Solichin meminta agar penyaluran dana desa benar-benar harus dilakukan secara efektif dan pemanfaatannya harus berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian desa dan pengurangan kemiskinan.

Seperti diketahui alokasi dana desa (ADD) tahun 2020 mencapai Rp 72 triliun. Alokasi ini terjadi peningkatan sebesar Rp 2 triliun di bandingkan tahun 2019 lalu.

Politisi muda yang akrab disapa Kang RinSo ini berpesan agar pemanfaatan dana desa 2020 diprioritaskan untuk program-program pemberdayaan warga dan program padat karya yang akan membuka kesempatan kerja bagi warga.

“Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” kata RinSo di hadapan sejumlah kepala desa peserta sosialisasi Desa Sukses belum lama ini.

RinSo juga mengatakan, pemanfaatan dana desa yang bisa dimulai sejak awal tahun, pada Januari 2020. Dia pun mengarahkan pemanfaatan dana desa untuk menggerakkan sektor-sektor produktif seperti usaha pengolahan pasca-panen, kegiatan industri kecil, budi daya perikanan dan pengembangan desa wisata.

Anggota legislatif dari daerah pemilihan XI (Sumedang, Majalengka, Subang) ini juga meminta pemerintah daerah terus mendampingi serta mengawasi pengelolaannya. Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan semakin transparan dengan melibatkan partisipasi warga desa dalam pengawasannya.

“Penyaluran dana desa harus dilakukan secara efektif dan pemanfaatannya harus berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian desa dan pengurangan kemiskinan,” pintanya.