Komnas HAM Diminta Hiraukan  Deklarasi Damai

oleh -
Ilustrasi: Kasus HAM (Intan Piliang/JawaPos.com)

RADARSUMEDANG.id, – Koordinator sekaligus korban peristiwa Talangsari 1989, Edi Hasadad, meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk mengabaikan deklarasi damai. Deklarasi damai ini dilakukan beberapa waktu lalu oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang menilai sebagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengabaikan deklarasi damai itu karena menurut kami tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,” ujar Edi saat menyampaikan permohonan posisi hukum kasus Talangsari di Komnas HAM, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Sebelumnya, pada 20 Februari 2019, aksi deklarasi damai kasus HAM Talangsari Lampung dilakukan oleh lintas pemangku kepentingan di Lampung Timur.

Mereka tergabung dalam Tim Terpadu Pelanggaran HAM yang terdiri dari  Kemenkopolhukam, Ketua DPRD Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, Kepala Kejaksaaan Negeri Lampung Timur, Kapolres Lampung Timur, Dandim 0429 Lampung Timur.

Kemudian, ada juga KPN Sukadana Lampung Timur, Camat Labuhan Ratu, Kepala Desa Rajabasa Lama, dan tokoh masyarakat Talangsari.

Deklarasi tersebut, dinilai Edi mengecewakan para korban kasus Talangsari. Sebab, selama 30 tahun para korban tetap konsisten membawa kasus ini untuk diselesaikan di pengadilan HAM, bukan melalui deklarasi damai.

“Untuk itu, kami mendukung Komnas HAM untuk terus mendesak kejaksaan agung agar segera memproses kasus Talangsari ini ke tingkat penyelidikan lebih lanjut,” papar Edi. “Karena kami tahu hanya Komnas HAM yang sampai saat ini betul-betul konsisten terhadap perjuangan korban Talangsari,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menambahkan deklarasi damai tersebut merupakan langkah yang salah secara hukum, konstitusi, maupun kelembagaan.

“Itu (deklarasi damai) memotong wewenang lembaga seperti Komnas HAM, Jaksa Agung, dan juga DPR RI untuk menyelesaikan kasus Talangsari,” tutur Usman.

Dia meminta pemerintah untuk tetap menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai dengan mandat UU Nomor 26 tahun 2000. “Deklarasi damai ini sama sekali enggak bertanggungjawab,” pungkasnya.

(jpc)

 

oleh