Akhir Tahun, F-PKS DPRD Jabar Ungkap Sejumlah Capaian 2020

oleh -
Sekretaris F-PKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin saat memandu jalannya webinar refleksi akhir tahun F-PKS DPDR Jabar, Jum'at (18/12/2020) melalui Zoom Meeting.

BANDUNG,RADARSUMEDANG.ID–Memasuki penghujung 2020, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar webinar bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2020 F-PKS DPRD Jabar Bersama Melayani Rakyat melalui aplikasi Zoom Meeting, Ju’mat (18/12/2020).

Dalam webinar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Ketua F-PKS DPRD Jabar Haru Suandharu, Akademisi dan Pakar Hukum Pemerintahan Prof Asep Warlan Yusuf, dan Praktisi Media Kisdiantoro.

Webinar yang dihadiri lebih dari 80 orang peserta tersebut terdiri dari para anggota legislatif PKS DPRD Jabar, aleg PKS kabupaten/kota se Jawa Barat, kader, simpatisan dan sejumlah awak media, diawali dengan pemaparan dari Ketua F-PKS DPRD Jabar Haru Suandharu yang mengungkapkan sejumlah raihan kinerja selama setahun terakhir.

Kang Haru, sapaan karibnya, memaparkan capaian kinerja dalam bidang legislasi atau kewenangannya dalam membuat peraturan perundang-undangan berupa perda. “F-PKS ikut terlibat aktif dalam lahirnya raperda pusat distribusi provinsi yang sudah disahkan menjadi Perda No 1 tahun 2020, dalam prosesnya aleg F-PKS menjadi ketua pansus raperda tersebut,” ungkap Haru.

Selain itu, hingga saat ini, lanjut Haru seluruh aleg F-PKS DPRD Jabar terlibat dalam 9 Pansus Raperda dan beberapa raperda akan segera selesai. Di antaranya raperda pesantren, raperda perlindungan anak, raperda kominfo statistik dan persandian, raperda perlindungan pekerja migran, raperda perkebunan, raperda perubahan bentuk hukum PD BPR menjadi perseroan, raperda penyertaan modal, raperda penyelenggaraan trantibumlinmas dan raperda tentang perubahan RPJMD 2018-2023.

Dalam raperda perubahan RPJMD 2018-2023, F-PKS getol memperjuangkan agar vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat dan sekarang sudah diakomodir oleh pemerintah pusat.

“Kemudian membuat road map penanganan Covid-19 baik dalam pembagian vaksin maupun dalam penanganan dampak pandemi untuk sosial ekonomi, dan melakukan penguatan sektro pertanian, perkebunan bantuan UMKM dan pembangunan desa yang lebih optimal dan terintegrasi,” paparnya.

Haru juga menyampaikan capaian kinerja dalam menjalankan fungsi anggaran, di antaranya memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap RAPBD Provinsi Jawa Barat dengan memasukan pokok-pokok pikiran serta aspirasi dapil.

“Begitupun dalam perubahan APBD 2020 yang sampai 6 kali, kami menyarankan agar Gubernur melakukan refocusing dan realokasi anggaran tanpa persetujuan DPRD termasuk menyampaikan masukan dan meminta agar DPRD dapt dilibatkan secara aktif,” jelas Haru.

Masih dalam fungsi budgeting, F-PKS menyimpulkan dalam penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) ternyata belum mampu mengungkit pemulihan ekonomi. “Karena pada kenyataannya dana PEN lebih banyak digunakan untuk pembangunan alun-alun dan gedung creative center. Sementara program yang langsung berkaitan dengan ekonomi rakyat masih kurang mendapatkan porsi bersar seperti untuk pertanian, ketahanan pangan, UMKM dan lainnya,” bebernya lagi.

Berikutnya dalam menjalankan fungsi pengawasan FPKS DPRD Jabar lebih banyak menyoroti terhadap penanganan Covid-19, pengawasan terhadap kinerja Pemprov Jabar dan pengawasan pengangkatan pejabat publik.

Webinar yang dimoderatori Sekretaris F-PKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin ini diakhiri dengan sesi tanyajawab dari peserta. “Semoga dari refleksi akhir tahun ini semua yang disampaikan para narasumber bisa menjadi masukan yang membangun untuk menatap 2021 dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja F-PKS DPRD Jabar,” pungkas Kang RinSo.(rik)