BANDUNG, RADARSUMEDANG.ID–Dunia ketenagakerjaan di masa pandemi ini masih menyisakan keprihatinan. Pasalnya karena terjadinya pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak terhadap banyak dunia usaha yang hancur.
Lebih jauh lagi, semua permasalahan tersebut akhirnya bermuara kepada menurunnya penghasilan tenaga kerja atau buruh dan lebih parah lagi, bagi perusahaan yang tidak bisa bertahan di tengah pandemi banyak para pekerjanya dirumahkan.
“Harus kita akui bahwa pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 2 Mei 2021 besok (hari ini, red) masih menyisakan keprihatinan bagi kaum pekerja atau buruh,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, S.IP, M.Si, kemarin dalam sebuah kesempatan.
Untuk itu kami dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat akan terus memperjuangkan nasib para pekerja atau buruh ini agar bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di dalam dunia kerja.
“Termasuk Fraksi PKS seluruh Indonesia sudah bulat tetap menolak pemberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang banyak memuat aturan yang dinilai merugikan dan memarginalkan kaum buruh,” tandas Kang RinSo, sapaan karibnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar ini menyebutkan beberapa hal yang merugikan dalam UU Ciptaker seperti pesangon yang dari 32 menjadi tinggal 25 bulan upah. “Karenanya, PKS Jawa Barat akan terus memperjuangan untuk para pekerja dan buruh agar mendapat hak-haknya yang adil,” imbuhnya lagi.
Lebih jauh dewan dari Dapil Jawa Barat XI (Sumedang Majalengka Subang) ini menjelaskan bahwa hari buruh harus jadi momentum untuk mencermati lebih bijak dan komprehensif soal isi UU Ciptaker dan dampaknya.
“Sejak awal, PKS tetap konsisten menolak RUU Ciptaker atau Omnibus Law. Begitupun ketika disahkan, PKS meminta agar diterbitkan Perppu. Sebab PKS sadar, UU tersebut banyak merugikan buruh,” tukasnya.
Padahal di satu sisi elemen buruh di Indonesia ini menjadi tulang punggung bagi sektor industri. Artinya apa? tanpa buruh, ekonomi dan industri akan lumpuh.
“Perjuangan PKS adalah berupaya meningkatkan kesehteraan dan keadilan bagi para pekerja atau buruh serta memberikan advokasi agar mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, melalui anggota dewan, melalui serikat pekerja,” pungkasnya.(*/rik)
