Banyak yang Studi Banding, Sumedang Jadi Destinasi Utama Wisata Pemerintahan

oleh
Destinasi Wisata Pemerintahan
Bupati Sumedang, Dony dan Sekda Herman saat menerima kunjungan kerja Wabup Bandung, Syahrul Gunawan, yang studi banding tentang transformasi digital dan penerapan SAKIP Desa (7/12-2021).

RADARSUMEDANG.id, Jakarta – Banyaknya Pemerintah Daerah, lembaga dan istansi yang melakukan studi banding ke Sumedang berdampak positif pada UMKM dan Jasa wisata. Untuk itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, Pemda Kabupaten Sumedang terus berbenah untuk memulihkan ekonomi, menguatkan usaha UMKM dan jasa pariwisata. Salah satu terobosannya, menjadikan Sumedang sebagai destinasi wisata pemerintahan.

“Sumedang kini menjadi destinasi utama wisata pemerintahan. Tahun ini tidak kurang dari 38 Instansi Pemerintah di Indonesia yang Studi banding ke Sumedang. Bukan hanya Kabupaten/Kota, dari Kementerian/Lembaga juga banyak yang datang,” ungkap Herman Suryatman, Sekda Kabupaten Sumedang di sela acara Festival Kopi dan Tahu Sumedang di Thamrin 10 Jakarta. Sabtu (11/12-2021).

Ada 18 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 10 Kabupaten/Kota luar Jawa Barat dan 10 Kementerian/Lembaga sudah berkunjung ke Sumedang untuk studi banding pemerintahan. “Semua instansi pemerintah yang berkunjung ke Sumedang, kami wajibkan nginap di Sumedang. Pak Bupati berharap, kunjungan kerja tersebut menjadi wisata pemerintahan dan berdampak terhadap perekonomian daerah. Kini tingkat hunian hotel mulai menggeliat, demikian juga bisnis kuliner dan oleh-oleh produk UMKM Sumedang makin bertumbuh” kata Herman.

Dijelaskan, Sumedang kini menjadi destinasi utama studi banding kinerja pemerintahan di Indonesia setelah menorehkan berbagai prestasi tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Antara lain, Sumedang adalah Kabupaten dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik tingkat Nasional, Kabupaten dengan Indeks Sistem Merit terbaik tingkat Nasional, Juara Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), peringkat terbaik konvergensi stunting tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional, salah satu Kabupaten dengan nilai Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

“Sebagian besar yang studi banding ke Sumedang untuk belajar transformasi digital. Alhamdulillah ekosistem digital di Sumedang sudah mulai terbangun di semua lini pemerintahan, mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai Desa. Digital office Sumedang sudah menembus desa, bahkan ada elektronik SAKIP Desa. Memang masih banyak kekurangan, tapi Sumedang kini selangkah lebih maju dari daerah lain,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Dr. Gerry Firmansyah MKom, Direktur Eksekutif Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), mengemukakan, apa yang sudah dicapai Kabupaten Sumedang menjadi contoh atau role model untuk Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.

“Kami apresiasi, Sumedang bisa melakukan akselerasi transformasi digital dan menjadi contoh bagi daerah lain. Tugas kami turut mendampingi agar Sumedang lebih baik lagi, serta inovasinya bisa direflikasi ke daerah lain. Salut untuk Sumedang,” ujar Gery.

Sementara itu Instansi yang Studi Banding Ke Sumedang Provinsi Jawa Barat adalah 1. Kabupaten Pangandaran, 2. Kabupaten Ciamis, 3. Kota Banjar, 4. Kota Tasikmalaya, 5. Kabupaten Tasikmalaya, 6. Kabupaten Garut, 7. Kabupaten Cirebon, 8. Kabupaten Kuningan, 9. Kota Bekasi, 10. Kota Sukabumi, 11. Kota Bandung, 12. Kabupaten Bandung, 13. Kabupaten Bogor, 14. Kabupaten Subang, 15. Kota Cimahi, 16. Kota Depok, 17. Kabupaten Bandung Barat, 18. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Untuk Luar Jawa barat adalah 1. Kabupaten Lebak, 2. Kabupaten Karanganyar, 3. Kabupaten Jombang, 4. Kabupaten Gowa, 5. Kabupaten Buton Tengah, 6. Kabupaten Belitung timur, 7. Kabupaten Ogan Komeling Ilir, 8. Kabupaten Simeuleu, 9. Kota Surakarta, 10. Wantikda Provinsi Papua

Sedangkan dari Instansi Pusat yakni, 1. Kementerian PANRB, 2. Sekretariat Jenderal DPR RI, 3. Sekretariat Jenderal DPD RI, 4. Wantiknas, 5. Kementerian Koordinator PMK, 6. Bappenas, 7. Kementerian Desa, 8. Bank Indonesia, 9. BPS, dan 10. BKKBN.(cwp)