RADARSUMEDANG.ID, KOTA–Fenomena mahalnya harga minyak goreng di pasaran yang sebelumnya diawali langkanya minyak goreng tidak lepas dari sorotan Anggota DPRD Jabar asal Dapil XI (Sumedang Majalengka Subang) ini.
Kang RinSo menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang tiba-tiba mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Menurutnya, kebijakan itu sangat tidak logis dan semakin menambah beban ekonomi masyarakat. Padahal semula HET minyak goreng telah ditetapkan dan disubsidi pemerintah.
Kang RinSo mengaku miris di tengah melimpahnya komoditas kelapa sawit di Indonesia, sektor UMKM dan rumah tangga yang semula dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng, lagi-lagi harus dihadapkan dengan harga migor yang mahal lantaran dicabutnya HET.
“Permasalahannya sekarang bukan langka lagi, akan tetapi saya lihat ada sebuah kekuatan besar yang mengakibatkan harganya mahal. Jujur saja sangat miris,” kata Ridwan Solichin di sela Rakerda DPD PKS Sumedang, Sabtu (19/3/2022).
Untuk itu pihaknya akan terus mendorong kepada Pemerintah agar membuat kebijakan supaya produksi minyak goreng bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lebih dahulu, sebelum diekspor ke luar.
“Artinya kebutuhan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas, sebelum diekspor ke luar,” ujarnya.
Tak hanya itu, PKS sambung RinSo akan melakukan program kegiatan yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari, terutama mengenai minyak goreng.
“Rakerda di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat kami juga sisipkan pasar murah yang di dalamnya ada minyak goreng. Artinya kita melakukan subsidi minyak goreng dan harga kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi,” katanya.(rik/jim)
