RADARSUMEDANG.ID — Polemik dan perdebatan pasca Banjir Bandang Citengah terus bermunculan dari sejumlah kalangan termasuk para politikus di legislatif Kabupaten Sumedang.
Hal itu pun menjadi perhatian Ketua LSM KNPKP Toni S Liman yang menyebut bahwa para anggota dewan hanya asbun alias asal bunyi tanpa dasar apapun.
Pasalnya ia mendengar bahwa ada anggota DPRD Kabupaten Sumedang tentang izin kilat yang didapatkan pemilik vila di Citengah.
“Saya pikir lucu dan sepertinya gagal fokus, kenapa justru dipersoalkan oleh dewan. Apa jangan-jangan belum tahu alur dan proses perijinannya yang memang bisa cepat. Pengurusan NIB dan OSS melalui aplikasi si ICE MANDIRI yang sekarang mudah dan cepat untuk melayani warga yang memerlukan,” kata Toni S Liman kepada Radar Sumedang, Kamis (12/5).
Meski demikian dirinya menganggap hal tersebut wajar dilakukan. Terlebih dalam negara demokrasi merupakan hal wajar dan sangat perlu kritik terhadap siapapun, termasuk pemerintah.
Namun pria yang akrab disapa Liman ini berpesan agar kritik dan saran yang diberikan tidak menyimpang dari koridor hukum, mempolitisir dan tidak berdasarkan rasa kebencian.
Mengingat saat ini Bupati dan jajarannya justru dituntut untuk kerja cepat dalam pelayanan kepada masyarakat dengan jargon yang melesat.
“Saya justru meminta legislatif mampu berkolaborasi positif dengan eksekutif dalam hal ini bupati. Setidaknya bisa mengimbangi dengan komunikasi yang baik lah. Ini kan berbicara untuk kepentingan masyarakat juga,” ujarnya.
Liman berharap baik pemerintah maupun masyarakat saat ini membutuhkan sumber informasi terpercaya mengenai penanganan dan solusi supaya sungai-sungai di Citengah-Cipancar tidak mengamuk lagi dan hulu sungai juga terjaga.
“Yang terpenting bagi kami warga ini kan solusi apa yang bisa dibuat oleh kedua lembaga pemerintahan tersebut. Bukan saling curi panggung dan perang wacana. Jangan mentang-mentang mau tahun politik”, pungkas Liman seraya berharap legislatif maupun eksekutif memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Sumedang. (jim)
