RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG–Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengingatkan Pemerintah terkait penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang awalnya teridentifikasi di Jawa Timur dan Aceh, dan belum lama ini mulai teridentifikasi di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Politisi muda PKS Jawa Barat ini mendorong Pemerintah dalam melakukan penanganan PMK pada hewan ternak secara menyeluruh atau holistik serta tidak gegabah.
“Kami meminta tidak gegabah dalam menanganai wabah PMK ini dengan melakukan penutupan seluruh jalur lalu-lintas ternak. Terlebih saat ini kita akan menghadapi Hari Rya Idul Adha dimana distribusi hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba bakal meningkat untuk keperluan qurban,” ujar Kang RinSo, baru-baru ini.
Pasalnya, lanjut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ini jika pemerintah gegabah, akan berdampak pula ke sentra-sentra hewan ternak yang kondisinya masih aman dari PMK.
”Kami mengingatkan bisa jadi masih banyak pusat-pusat produksi ternak di kita yang masih terbebas dari PMK, jadi jangan terburu-buru melakukan penutupan jalur lalu-lintas hewan ternak termasuk di Jawa Barat,” sarannya.
Jika langkah gegabah pemerintah itu dilakukan dengan menutup seluruh jalur lalu-lintas ternak, maka dipastikan bisa merugikan peternak itu sendiri.
“Ya fatal kalau dilakukan penutupan seluruhnya tanpa memilah mana yang aman, yang masih terbebas dari PMK dan mana yang sudah terkena PMK. Ini akan memukul usaha peternakan dan pasti merugikan peternak maka hal ini harus diantisipasi dengan upaya lain yang lebih tepat untuk menangani wabah PMK sehingga tidak meluas dan peternak tetap terlindungi,” sarannya lagi.
Anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat XI (Sumedang, Majalengka, Subang) ini pula meminta Pemerintah tidak hanya berfikir soal penanganan wabah PMK hanya bersifat lokal di daerah tertentu, tetapi juga harus mulai menyiapkan strategi agar wabah ini tidak berdampak pada daerah lain yang masih sehat.
Fraksi PKS DPRD Jabar juga menghimbau terkait pengendalian wabah PMK agar pemerintah dan segenap pemangku kepentingan harus saling peduli dan jika menjumpai gejala-gejala penyakit menular pada hewan ternak agar segera menghubungi dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang berwenang.
“Langkah penanganannya dengan melakukan deteksi PMK kemudian melakukan isolasi hewan yang terpapar penyakit segera dilakukan dan tidak merugikan peternakan lainnya,” paparnya.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian dan keberpihakan kepada keberlanjutan usaha peternakan karena momentum Idul Adha sebagai masa panen bagi peternak rakyat.
“Kami minta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha peternakan rakyat agar tidak terganggu dan tidak dirugikan dengan masuknya wabah PMK ini,” pungkasnya.(*/rik)
