RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG–Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengajak segenap elemen masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai working ideology kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Kang RinSo, sapaannya dalam rangka peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2022.
“Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final hasil konsensus para founding fathers bangsa ini. Hingga sekarang Pancasila menjadi pengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya,” terang Kang RinSo dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).
Oleh karena itu, lanjut legislator PKS dari dapil Jabar XI (Sumedang Majalengka Subang) ini, sehingga tidak ada pilihan agar terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa.
Anggota Komisi I DPRD Jabar ini menekankan, aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara.
“Hanya saja sungguh sangat disayangkan di negeri ini masih ada praktik-praktik yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, di antaranya dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi, yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila,” tandasnya.
Menurut inisiator Komunitas Gerakan Desa Sukses ini, kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan.
“Karena itu PKS dari mulai tingkat pusat dengan tegas mengoreksi bahkan dengan menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial,” bebernya.
PKS juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako, dan lainnya, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.(*/rik)
