RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG–Menjelang tahun politik 2024, yakni adanya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, posisi tawar generasi milenial menjadi rebutan semua pihak yang dapat menentukan dukungan politik dan arah kebijakan politik di masa yang akan datang.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi saat didaulat dalam acara pendidikan politik yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat di halaman parkir Bakesbangpol Jabar Jalan Supratman No 44 Bandung, Rabu (29/6/2022).
Di hadapan 80 orang peserta yang seluruhnya generasi milenial perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung, perwakilan milenial parpol, dan pramuka penegak tersebut, Kang RinSo, sapaannya, menjelaskan peran strategis milenial dalam bidang politik sekarang ini harus dimanfaatkan untuk membangun tatanan demokrasi yang bekeradilan.
“Adik-adik di sini yang seluruhnya generasi milenial dipastikan adalah milenial yang melek politik dan terliterasi politik dengan baik. Buktinya mau hadir di forum ilmu yang digelar Bakesbangpol Jabar ini. Sementara di luar sana mungkin tidak sedikit pula milenial yang apriori bahkan apolitis. Jadi tugas adik-adik disini untuk memberikan pencerahan kepada milenial lainnya untuk memiliki kepedulian dalam bidang politik,” ujar Kang RinSo.
Lebih jauh legislator muda PKS Jabar dari Dapil Jawa Barar XI (Sumedang, Majalengka, Subang) ini memaparkan tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial dalam kehidupan politik dewasa ini.
Dijelaskannya, jumlah generasi milenial di Indonesia menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebesar 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Melihat jumlah generasi milenial yakni mereka yang berusia antara 17 sampai dengan 37 tahun, maka posisi generas milenial tidak bisa dipungkiri adalah bagian utama yang menentukan kondisi kehidupan berpolitik di masa kini dan yang akan datang,” jelasnya.
Generasi milenial pula, menurutnya, menjadi bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. “Siapa yang akan memimpin negeri ini 10 sampai 20 puluh tahun mendatang, adalah adik-adik yang hadir di sini dan milenial lainnya,” ujar Kang RinSo disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Atas dasar itu, Kang RinSo berpesan sekaligus mengajak generasi milenial untuk tidak apatis atau apriori dengan kondisi di sekitarnya, apalagi jika terjadi sebuah ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Generasi milenial tidak bisa cukup berdiam diri saja, tetapi paling berkewajiban menjadi pihak yang kritis mengawal jalannya demokrasi di negeri ini,” tandasnya.
Apalagi di era informasi 4.0 (four point zero) dewasa ini, sambung Kang RinSo, banyak saluran yang bisa dijadikan sarana generasi milenial untuk menuangkan gagasan dan ide-ide kritisnya dalam mengawal pemerintahan.
“Adik-adik tentunya lebih paham, karena sejak lahir sudah akrab dengan platform digital. Misalnya bisa membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan serta memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat luas melalui media sosial,” jelasnya lagi.
Dengan memiliki literasi politik yang baik pula, generasi milenial juga bisa memberikan pendidikan politik atau civic education kepada masyarakat. “Tidak hanya tugas partai politik dan pemerintah saja memberikan pendidikan politik tetapi generasi milenial juga memiliki peran yang sama. Malah mungkin pendidikan politik dari teman sebaya bisa lebih kena dibanding parpol atau pemerintah,” selorohnya.
Dalam acara pendidikan politik untuk generasi milenial bertajuk kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan, pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan dan pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah itu dimulai dari siang hingga sore hari. Di sela-sela acara juga diisi dengan pentas musik angklung dan talk show interaktif.
Para peserta selain 40 orang dari kalangan milenial di Jawa Barat juga 40 orang peserta undangan dari Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari para ketua parpol/fraksi di DPRD, Bakesbangpol se-Kalimantan Selatan dan Bakesbangpol provinsi Jawa Barat. Selain menghadirkan narasumber dari anggota legislatif PKS juga dari anggota legislatif asal Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat.(*/rik)
